Team Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi Asean RI Bahas Persoalan Riau

RADARRIAUNET.COM - Telah bergulirnya era Mea (Masyarakat Ekonomi Asia)  pada awal tahun 2016 ini, membuat pemerintah Republik indonesia, baik tingkat pusat, maupun tingkat daerah harus segera berbenah dan mempersiapkan diri dalam berbagai sektor dan bidang kegiatan yang berkaitan dengan berbagai hal, termasuk regulasi, SDM, berbagai infrastruktur, dan keperluan- keperluan lainnya.

 

Dalam perjalanannya, para Pemimpin ASEAN ketika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Desember 1997 memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin kecil, sebagaimana visi ASEAN 2020.

 

Hal itu disampaikan oleh ketua Tim Panja Mea Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Juliari. P.Batubara, dalam sambutannya di acara rapat koordinasi dan konsolidasi di Pekanbaru.

 

Kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk sebanyak 590,634 juta jiwa merupakan potensi yang besar bagi produk UMKM. Para Pemimpin ASEAN telah sepakat untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015 dengan 4 pilar yaitu :

(1) Pasar tunggal dan basis produksi 

(2) Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi 

(3) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dan 

(4) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

 

Untuk mewujudkan keempat pilar tersebut, bukan saja pemerintah yang harus bekerja, akan tetapi stakeholder yang lainnya termasuk dunia usaha juga sangatlah penting. Khusus dalam rangka mewujudkan pilar ketiga, yaitu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, maka pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting, selain masalah mengatasi kesenjangan dan konektivitas.  

 

Dalam kegiatan rapat bersama team Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi Asean (Panja) yang diadakan di Gedung Lancang Kuning komplek perkantoran gubernur Riau, dibahas berbagai permasalahan pokok yang sedang terjadi di provinsi Riau, khususnya daerah/Kabupaten Kota yang letak wilayahnya berada di pesisir pantai, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

 

Hadir dalam acara tersebut berbagai unsur penting dari pihak pemerintah pemprov, 3 kepala daerah pesisir, yaitu, Syamsuar Kabupaten Siak, Julkifli Wali kota Dumai, dan Bupati pulau meranti Irwan Nasir, dan sejumlah perwakilan kementerian, seperti Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kanwil dari Dirjen Bea dan Cukai, TNI/Polri, serta sejumlah tokoh- tokoh komisi dari DPR RI yang membidangi berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia.

 

Sementara mewakili pemprov Riau, Gubernur Riau, di wakili oleh Plt. Sekda yang baru, Kasiaruddin, SH dalam sambutannya, menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadiran gubri dikarenakan sedang dalam kegiatan dinas keluar daerah.

 

Dalam kesempatan sambutan pidatonya, Kaisaruddin menyambut baik dan sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh panitia kerja ekonomi Asean ini. "Kami atas nama pemerintah provinsi Riau sangat gembira dan menyambut baik langkah Panja untuk mengkonsolidasikan terkait hal penting dalam rangka mempersiapkan Riau menyambut era ekonomi MEA yang sudah di depan mata ini," katanya.

 

Menurutnya langkah ini harus mengambil suatu sikap yang jelas dan terakomodir dari pihak pemerintah pusat, karena banyaknya berbagai persoalan pokok yang terjadi di Riau ini," katanya kepada reporter radarriaunet.com.

 

Hal senada juga dikemukakan oleh dewan perwakilan daerah Riau, Jon Erizal. Menurut Jon, permasalahan di Riau berdasarkan berbagai masukan dari setiap kepala daerah pada saat kunjungan kerjanya, hampir semua sektor dan bidang sangat bermasalah di Riau. Bahkan dikatakannya, menyangkut kebutuhan pokok saja pun, masyarakat Riau, khususnya daerah-daerah pesisir yang berbatasan dengan negara tetangga, seperti Kabupaten Kepulauan Meranti dan beberapa kabupaten lain,  mengalami perlakuan ketidakadilan dari pemerintah.

 

"Pemerintah pusat harus memperlihatkan sikap seriusnya dalam merespon berbagai permasalahan di wilayah pesisir Riau. Khususnya masalah harga kebutuhan pangan. Sudah berulangkali saya sampaikan dipusat, agar dilakukan sistem pemerataan harga- harga bahan pokok kebutuhan pangan, tapi sampai saat ini tidak ada keseriusan " katanya.

 

Menurutnya,  ia merasa  khawatir jika melihat keadaan ini. "Saya agak merasa khawatir akan adanya sikap ingin melepaskan diri dari NKRI dari masyarakat Meranti, " katanya.

 

Hal itu bukan tanpa alasan. Karena menurut Jon, hal itu sangat dipengaruhi faktor kebutuhan pokok yang berkaitan dengan harga-harga bahan pokok yang sangat mahal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia.

 

"Coba kita bayangkan, harga bawang di Malaysia hanya berkisar antara 8000 sampai dengan 12.000/kg, sedangkan di Meranti berkisar antara 20.000 S/D 40.000," katanya.

 

Jadi harapannya pihak pemerintah provinsi Riau, yang berkoordinasi dengan pusat, harus melakukan langkah-langkah konkret dan serius jika tidak ingin Meranti referendum.

 

 

Feri Sibarani, STP/radarriaunet.com