ilustrasi. cnn
Sanksi Polisi Tak Lapor Harta Bersifat Internal
Sabtu, 16 Juli 2016|09:49:52 WIB
RADARRIAUNET.COM - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kewajiban dan sanksi untuk anggotanya yang tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) hanya bersifat internal. Selain itu, sanksi untuk anggota yang tidak melaporkan hartanya juga bersifat internal.
"Bukan kami serahkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), untuk kepentingan internal kami," kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (15/7).
Misal, Tito menyontohkan, hukuman yang dijatuhkan nanti berupa pertimbangan terkait kesempatan promosi dan pendidikan. "Bertahap, itu kan semacam untuk melakukan pencegahan perilaku koruptif," kata Tito.
Langkah awal yang dilakukan untuk menerapkan sanksi ini adalah dengan membuat produk berupa Peraturan Kapolri (Perkap) yang akan dibahas selama tiga bulan ini.
Dalam Perkap itu, ditentukan siapa saja yang mesti melaporkan harta dan kekayaannya. Untuk tahap awal, kata Tito, mungkin sanksi dan kewajiban hanya dikenakan pada perwira menengah dan tinggi Polri.
Ketika ditanya kapan target penerapan aturan baru ini, Tito hanya menjawab, "Bertahap ya."
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan ketentuan soal LHKPN ini disampaikan Tito dalam arahan bagi seluruh jajaran pejabat Polri.
Tito mengundang seluruh pejabat utama Polri dan para Kapolda seluruh Indonesia untuk menyampaikan arahan pimpinan baru yang disebut dengan Commander's Wish, pagi ini.
"Beliau tekankan pada pejabat utama berkaitan ketentuan peraturan Kapolri terkait LHKPN," ujarnya.
Ketentuan ini adalah salah satu program Tito yang disampaikan dalam uji kelaikan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat, saat dia dicalonkan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
