DPR Tolak Keinginan KPU Soal Pendukung Independen Buktikan Dukungan 14 Hari. dtc
DPR Tolak Keinginan KPU Soal Pendukung Independen Buktikan Dukungan 14 Hari
Jumat, 15 Juli 2016|10:40:16 WIB
RADARRIAUNET.COM - KPU ingin pelaksanaan UU Pilkada soal pembuktian dukungan verifikasi faktual calon independen lebih fleksibel. Yaitu jika pendukung calon tidak bisa ditemui, maka diberi waktu 3 hari agar datang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS/di kelurahan).
KPU berharap masa pembuktian tidak harus dalam 3 hari sebagai UU Pilkada, tapi bisa dibuktikan sepanjang masa 14 hari verifikasi faktual. Keinginan itu ditolak komisi II DPR. "Angka 3 nggak bisa berubah, ya tetap 3 hari. Kalau jadi 14 hari jadi nggak benar itu, norma baru," ucap ketua komisi II Rambe Kamarulzaman kepada awak media, Kamis (14/6/2016).
Rambe menyarankan dalam UU Pilkada yang baru disahkan tidak diatur bahwa 3 hari jatah waktu yang diberikan itu secara berturut-turut. Jadi bisa disiasati dengan menentukan pada hari apa pendukung bisa ke PPS asal tak lebih dari 3 hari. "Tinggal pengaturan jadwalnya. Artinya 3 hari kan tidak disebut 3 hari berturut-turut, yang penting ada datanya di PPS," ujar politisi Golkar itu.
"Misal sudah didatangi dia, nggak ada. Ya diberikan 3 hari untuk misal mau tanggal berapa datang ke PPS," imbuhnya.
Rambe mengingatkan KPU tidak membuat norma baru dalam Peraturan KPU yang merupakan turunan UU Pilkada. Klausul 3 hari pembuktikan di PPS jelas diatur dan tak bisa diubah menjadi sepanjang 14 hari masa verifikasi. "Yang penting tidak lebih dari 3 hari," tegas Rambe.
Terkait kritik bahwa 3 hari itu bisa jadi terlalu sempit bagi daerah yang memiliki geografis yang sulit, Rambe menegaskan bahwa hal itu bisa dikomunikasikan antara PPS dengan pendukung calon. "Makanya 3 hari itu untuk konfrmasi kan. Hari apa dia bisa datang. Pastikan dia datang tanggal sekian. Ini kan persoalan jika tidak ada orang saat diverifikasi," pungkasnya.
teu/dtc/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Melalui Media Sosial Online, SBY Pun Turut Menanggapi Keluhan Warga Soal Kabut Asap
-
Agung Podomoro Masih Pelajari Putusan PTUN Terkait Reklamasi
-
Ini Janji Menaker Terkait Perlindungan Kesetaraan Pekerja
-
Jokowi: Ratusan Gerbong Kereta Api Buatan Indonesia Akan Rutin Melintasi Rel di Bangladesh...
-
PPIH Perketat Pengawasan Layanan Katering di Armina
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
