Presiden sepakat membentuk tim panel putusan Mahkamah Agung untuk mengkaji dan menelaah putusan-putusan MA demi peningkatan kualitas putusan pengadilan. Ant/Cnn
Mahkamah Agung Tak Keberatan Putusannya Diuji
Selasa, 05 Juli 2016|22:25:59 WIB
RADARRIAUNET.COM - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan tak keberatan jika ada pihak-pihak yang ingin mengeksaminasi hasil putusan lembaga peradilan pimpinannya itu. Menurut Hatta, seluruh putusan yang ditetapkan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht merupakan milik publik, sehingga masyarakat dapat dengan leluasa melihat bahkan memastikan kembali keautentikan dari putusan tersebut.
"Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan MA, jika sudah in kracht itu (seluruhnya) milik publik. Silakan kalau ada yang ingin eksaminasi. Tidak ada yang larang. Kami buka lebar," ujar Hatta di kantor MA, Jakarta, pekan lalu.
Pun begitu, kata Hatta, putusan yang dapat dieksaminasi adalah putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini untuk mencegah terpengaruhnya independensi hakim saat memutus suatu perkara pada pengadilan berikutnya.
"(Putusan) kalau belum in kracht tidak bisa diekseminasi karena takut mengganggu independensi hakim saat memutus di pengadilan," kata Hatta.
Menurutnya, selama ini sudah banyak perguruan tinggi yang mengirimkan hasil eksaminasi mereka terhadap berbagai macam putusan peradilan. Sebagian ada yang mendukung putusan, tapi tak jarang mereka memberikan rekomendasi dan menyebut berbagai kekurangan dari putusan MA.
"Banyak universitas yang bahkan telah mengirimkan buku hasil kajian eksaminasinya," kata Hatta.
Tanggapan ini dilontarkan Hatta terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang sepakat membentuk tim panel putusan MA bersama pengurus Asosiasi Pemimpin Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) beberapa waktu lalu.
Tim panel ini diharapkan dapat mengkaji dan menelaah putusan-putusan MA, dan memberi rekomendasi hasil telaahan tersebut guna meningkatkan kualitas putusan pengadilan dan mendorong percepatan reformasi dalam sektor penegakan hukum.
Alex/Cnn/RR-H24
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
