Jusuf Kalla mengungkapkan perlu ada usulan dan pemikiran dari lembaga lain dalam reformasi MA. cnn
Jusuf Kalla: Kepaniteraan Pengadilan Harus Dibenahi
Sabtu, 02 Juli 2016|09:35:10 WIB
RADARRIAUNET.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sistem kepaniteraan pengadilan harus dibenahi karena kasus suap di pengadilan yang berhasil diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi kerap melibatkan panitera.
"Selama ini panitera kurang diperhatikan jadi bisa juga (melakukan korupsi)," kata Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jumat (1/7).
Jusuf Kalla menjelaskan dengan adanya rentetan kasus yang menjerat lembaga peradilan seperti sekarang, maka reformasi di tubuh lembaga tersebut harus dilakukan.
Perbaikan sistem, kata Jusuf Kalla, diperlukan karena kasus yang melibatkan panitera pengadilan terjadi dalam lingkaran nasional dan bukan lagi regional.
Namun begitu, Jusuf Kalla tak setuju dengan desakan agar Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, harus dicopot dari jabatannya karena kasus suap panitera. Menurut dia, kasus korupsi panitera bisa terjadi kapanpun, bukan hanya sekarang.
"Ini bisa terjadi di masa Ketua MA mana saja, jadi harus dievaluasi sistem internal peradilan secara nasional," kata dia.
Untuk bisa mengoptimalkan evaluasi dan reformasi tersebut, Jusuf Kalla mengungkapkan perlu ada usulan dan pemikiran dari lembaga lain, di antaranya Komisi Yudisial dan KPK. Sementara itu, karena evaluasi selalu berkaitan dengan aturan dan UU, maka masukan dari DPR RI juga pasti akan diminta.
Pada Kamis malam, KPK kembali menangkap tangan seorang Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernama Santoso. Selain Santoso, KPK juga menangkap dua orang lainnya.
Dalam empat bulan terakhir KPK menciduk tindakan penerimaan suap dan korupsi yang melibatkan panitera. Setidaknya ada empat panitera yang diamankan oleh KPK, satu panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, satu panitera Pengadilan Negeri Kepahiang, dan dua panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menagih ketegasan Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi. Dia berpendapat, presiden harus mengambil sikap mengatasi permasalahan jajaran penegak hukum dan peradilan yang sudah berulang kali ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Yang kami tunggu adalah statement presiden terkait kondisi yudikatif. Selama ini presiden tidak pernah komentar apapun terkait penangkapan terhadap pejabat yudikatif," kata Desmond saat dihubungi, Jumat (1/7).
Menurut Desmond, peristiwa penangkapan panitera berulangkali menunjukkan berbagai upaya reformasi hukum yang dicanangkan pemerintah selama ini tidak berjalan. Dia menilai jika tak ada sikap tegas dari presiden, korupsi akan merajalela di dunia peradilan.
"Ini menuju negara gagal. Ini krisis politik, hukum dan lainnya. Hukum dihargai dengan uang hari ini. Amanat konstitusi tak dipatuhi. Negara ini sudah seperti hutan belantara. Siapa yang berkuasa, siapa yang punya uang, itulah yang menang," tuturnya.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Kabar Terbaru Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi, Seorang Pria Ditangkap, Mobil Korban Ditemukan
-
Demi Profit: PT RAPP, Pembangkangan atas Regulasi dan Ancaman Kehancuran Ekologis Provinsi Riau
-
Presiden Tsai Ing-wen ke China: Taiwan Sudah Merdeka
-
Iran Hukum Mati Ahli Nuklirnya
-
Dikepung Polisi, Puluhan Pelaku Ilegal Loging di Giam Siak Kocar-Kacir
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
