Suasana rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12). Ant/cnn
Perang Tarif Upeti Usai, RUU Tax Amnesty Disahkan DPR Besok
Senin, 27 Juni 2016|17:54:14 WIB
RADARRIAUNET.COM - Setelah melalui serangkaian rapat tertutup di hotel mewah, Pemerintah dan Komisi XI DPR akhirnya menyepakati besaran tarif tebusan dalam pembahasan final Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat kerja yang berlangsung sore ini di Gedung DPR, Senayan, Senin (27/6). Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri tarik ulur kebijakan tax amnesty yang sempat tersandera oleh perang tarif antarfraksi yang telah berlangsung cukup lama.
Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR sepakat memperpanjang penerapan tax amnesty hingga 31 Maret 2017.Dengan demikian, akan ada tiga periode pengajuan amnesti pajak, yakni kuartal III dan kuartal IV 2016, serta kuartal I 2017.
Adapun tarif dibuat dengan menyesuaikan periodesasi tersebut dan dibuat tiga kategori kebijakan amnesti pajak. Pertama, untuk wajib pajak yang melakukan pelaporan (deklarasi) sekaligus merepatriasi asetnya ke dalam negeri dikenai tarif sebesar 2 persen untuk periode pelaporan kuartal III 2016, dan naik menjadi 3 persen dan 5 persen untuk masa pelaporan dua kuartal berikutnya.
Kedua, bagi wajib pajak yang hanya mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa mau membawa pulang ke Indonesia akan dikenakan tarif berjenjang yang lebih tinggi, yakni 4 persen, 6 persen, dan 10 persen untuk periodesasi yang sama.
Ketiga, dikhususkan bagi wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dijanjikan tarif uang tebusan yang lebih rendah dari kedua kriteria normal. Untuk UMKM hanya ada dua skema tarif uang tebusan, yakni 0,5 persen bagi UMKM dengan nuilai aset sampai dengan Rp4,8 miliar dan 2 persen untuk jumlah aset lebih dari Rp4,8 miliar hingga Rp10 miliar.
"Masa berlaku tax amnesty sejak mulai RUU ini diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017," ujar Supriyatno, Ketua Panja RUU Tax Amnesty sekaligus anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra, Senin(27/6).
Kesepakatan RUU Pengampunaan Pajak ini akan disahkan dalam rapat paripurna DPR, yang rencananya akan dilangsungkan besok, Selasa (28/6). Dalam rapat paripurna tersebut juga akan dibacakan pandangan seluruh fraksi di parlemen.
Sebagai informasi, 100 fraksi di DPR sepakat untuk meloloskan RUU Pengampunan Pajak. Namun, tiga fraksi di antaranya masih memberikan catatan, yakni PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.
alex hrf/cnn
Berita Terkait
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
1. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
2. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
3. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
4. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
5. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
6. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
7. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
8. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
9. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
10. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
11. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
12. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
13. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
-
14. Diisukan Merugi, BUMD PT. SPRH Rokan Hilir Setor Dividen Rp293 Miliar ke Kas Daerah
-
15. Gubernur Riau Abdul Wahid Ajukan Permohonan Pengelolaan Kebun Sawit Eks Duta Palma ke Pemerintah Pusat
