Menaker Nego Gaji TKI Malaysia Naik Jadi 1.200 Ringgit

JAKARTA (RRN) - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menggelar pertemuan dengan pemerintah Malaysia. Ia tetap bergeming untuk mengusulkan kenaikan gaji Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi 1.200 ringgit.

“Soal negosiasi kenaikan gaji TKI menjadi salah satu prioritas dalam pertemuan bilateral kemarin. Kita tetap minta gaji TKI menjadi 1.200 ringgit agar kesejahteraan dan perlindungan TKI semakin meningkat di sana,” kata Hanif dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (2/10/2015).

Dalam setiap pertemuan, lanjut Hanif, pemerintah Indonesia selalu meminta kenaikan upah minimum TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) agar bisa direalisasikan secara formal. Kenaikan gaji ini juga diharapkan akan mendorong jumlah penempatan TKI prosedural dan mengurangi TKI nonprosedural yang masuk dan bekerja ke Malaysia.

“Negosiasi soal gaji masih terus berjalan dan belum mencapai kata sepakat. Tapi Secara prinsip Malaysia menyetujui adanya kenaikan gaji TKI. Namun, besarannya belum disepakati dan akan dibicarakan dalam pertemuan JWG (Joint Working Group),” kata Hanif.

Hanif menambahkan, untuk sementara Malaysia hanya menyetujui kemungkinan kenaikan upah TKI sektor informal/domestik agar dapat selaras dengan upah minimum pekerja formal. Upah mereka bisa mencapai sekitar 900 ringgit.

“Kita tetap optimis dapat meningkatkan gaji TKI yang bekerja di Malaysia secara optimal. Bahkan selama ini di lapangan TKI standar gaji TKI kita rata-rata sudah mencapai 1.008 ringgit, termasuk upah lembur kerja di hari libur (one day off),” jelas Hanif.

Usulan kenaikan gaji bagi TKI PLRT yang bekerja di sektor domestik akan dibahas kedua Negara dalam pertemuan (Joint Working Group) ke-11. Acara tersebut rencananya akan digelar di Jakarta pada 15-16 Oktober 2015.

“Kedapannya kita tetap menyampaikan usulan besaran kenaikan gaji TKI menjadi 1.200 ringgit. Kita tetap berjuang dalam bernegosiasi agar gaji TKI yang bekerja di Malaysia naik sehingga kesejahteraannya pun bisa meningkat, termasuk memastikan agar semua biaya-biaya penempatan bisa ditanggung pengguna/majikan,” ucap Hanif. (mtvn)