RADARRIAUNET.COM - Persoalan plastik berbayar di sejumlah pusat perbelanjaan mulai menjadi keluhan, khususnya bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Keluhan disampaikan masyarakat kota kepada wakilnya di DPRD Riau.
"Banyak masyarakat kota yang mulai menyampaikan keluhannya terkait plastik berbayar ini ke kami di DPRD Riau," kata Taufik Arrakhman, anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru kepada awak media , Kamis (23/06/16).
Keluhan masyarakat ini ternyata juga menjadi keluhan utama dirinya saat membeli sesuatu di pusat perbelanjaan. Politisi Gerindra ini pun mempertanyakan peruntukan uang Rp200 untuk satu plastik tersebut.
"Uang Rp200 itu ternyata tidak masuk struk belanja, jadi ke mana perginya, peruntukkannya tidak jelas, apakah untuk PAD atau keuntungan toko itu sendiri. Ini jelas tidak fair dan membebani konsumen," ungkapnya.
Untuk itu, persoalan ini akan menjadi prioritas utama yang akan disampaikan pihaknya ke Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) RI selaku kementerian yang mengeluarkan kebijakan plastik berbayar tersebut.
"Kalau plastik berbayar ini tujuannya untuk menjaga kelestarian alam, tidak masalah bagi kita. Tapi di satu sisi, tujuan ini belum final, buktinya plastik yang sudah menjadi sampah, masih tetap ada di mana-mana. Makanya perlu dievaluasi kebijakan itu," tutupnya.
ary/fn/radarriaunet.com