Wakil Rakyat Desak Plt Gubri Jelaskan Posisi Sekdaprov

PEKANBARU (RRN) - Kalangan wakil rakyat di DPRD Riau mendesak agar Plt gubernur Riau segera memperjelas sekaligus memproses pergantian Sekdaprov Riau jika jabatan yang diemban Zaini Ismail saat ini tidak diperlukan lagi. “Semestinya harus diperjelas. Jika tidak diperlukan lagi, diganti saja, sudah lama masalah mereka ni, tinggal waktunya meledaknya saja,”? kata Muhammad Adil, Anggota DPRD Riau dari Fraksi NasDem-Hanura kepada awak media, Kamis (13/08/15). Politisi Hanura ini mengatakan, Plt gubernur Riau harus bersikap tegas atas persoalannya dengan Sekdaprov Riau. Apalagi persoalan ini dikhawatirkan bakal mengganggu kinerja pemerintahan serta realisasi serapan anggaran. “Menjalankan pemerintahan ada aturannya. Kita minta sikap tegas Plt, yang tidak bisa berfungsi cabut atau ganti saja,? termasuk Sekda. Ceritanya Riau mau hebat, tapi tidak begini juga caranya?,” ungkap anggota Komisi E DPRD Riau ini. Sementara itu, Asri Auzar, Anggota DPRD Riau dari Fraksi Demokrat mengatakan, ?jabatan Sekdaprov Riau merupakan jabatan karir dan Plt gubernur merupakan jabatan politik. Bagaimana pun sebutnya, pejabat karir mesti tunduk kepada pejabat politik, terlebih lagi kebijakan roda pemerintahan berada di tangan seorang kepala daerah. “?Kita dukung penyelesaian persoalan ini secara kekeluargaan, jika memang ada masalah di antara mereka. Tidak usah diperuncing lagi,” tutup sekretaris Komisi D DPRD Riau ini. Perang dingin antara Sekdaprov dengan Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman tampaknya semakin hangat diperbincangkan. Tak hanya dari kalangan pejabat, pengamat, bahkan kalangan mahasiswa pun angkat suara. Seperti yang disampaikan oleh Roby Rendra Tribuana, Presiden Mahasiswa UIN Suska Riau, yang menyayangkan dan prihatin atas peristiwa tersebut."Marahnya pejabat bikin susah rakyat, saya rasa inilah kalimat yang pas untuk mengambarkan kondisi Riau saat ini," kata Roby, Kamis (13/8/2015). Bahkan, lanjut Roby, isu perang dingin yang terjadi antara Sekdaprov Riau dan Plt.Gubernur Riau, tidak bisa hanya dianggap angin lalu begitu saja. Sebab, mereka adalah tumpuan suara-suara rakyat. Jika, alat tumpuan suara rusak, bagaimana suara rakyat akan tersampaikan?"Sudah sama-sama kita ketahui, saat ini Riau juga tengah menghadapi berbagai persoalan. Seperti, rendahnya serapan APBD Riau 2015, kabut Asap, kekosongan jabatan di eselon III, serta Pilkada di 9 Kabupaten dan Kota. Tak lupa juga soal elektrifikasi listrik yang masih rendah dan berbagai persoalan sosial lain di tengah masyarakat. Persoalan demi persoalan yang menerpa Riau jelas menganggu kenyamanan serta ketentraman lahir dan batin masyarakat Riau," beber Roby. Belum lagi LAM Riau yang seharusnya turut campur, malah diam tak berkutik. Padahal, menurut Roby lagi, dengan sangat jelas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 pasal 6 butir 2, memberi kuasa pada LAM Riau untuk melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat riau. Namun, kenyataan yang dirasakan justru LAM Riau seakan bungkam dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang tertera pada pasal diatas. "Ada apa ini? Penyakit kronis jenis apa yang sebenarnya sedang menggerogoti Riau? Negeri Melayu yang konon katanya menjunjung tinggi Perdamaian dan Keadialan, namun para pemimpinnya justru mengadu ketajaman parang. Pun sama halnya, dimana Singa-singa LAM yang kini seakan kehilangan taring-taring tajamnya,"cetus Roby. Dia berharap perang dingin dan marahnya para pejabat tersebut bisa diusaikan. Dicari solusi. Juga kepala LAM Riau, agar turut bersumbangsih memberi jalan keluar. (teu/rtc/hrc)