RADARRIAUNET.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menegaskan rasionalisasi 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan tetap dilakukan guna merespons keluhan publik soal buruknya birokrasi dan pelayanan.
Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi menilai, kinerja PNS semakin memburuk meskipun anggarannya setiap tahun terus mengalami kenaikan. Ia mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait perilaku PNS yang malas, berkinerja rendah, dan tidak disiplin.
Contohnya, kata Yuddy, ada beberapa PNS yang mengambil cuti hingga 100 hari dalam setahun tanpa penindakan apapun. Padahal seharusnya, PNS yang mengambil cuti selama 35 hari sudah bisa diganjar sanksi tegas.
"Kan sekarang gaji PNS sudah cukup baik dibandingkan 10 tahun lalu atau zaman ayah saya. Ada tunjangan kinerja, bahkan PNS DKI Jakarta bisa berkali-kali lipat. Bagaimana mungkin negara keluarkan uang yang besar apabila disiplin rendah dan pelayanan semakin buruk," tutur Yuddy di kantor pusat Kementerian Keuangan, Selasa (7/6).
Karenanya, Yuddy menganggap rasionalisasi PNS merupakan solusi yang harus diambil guna menjaring aparatur negara yang benar-benar memiliki kapabilitas baik. Ia menilai, idealnya rasio PNS terhadap jumlah penduduk Indonesia sebesar 1,5 persen atau sebanyak 3,5 juta orang. Sementara itu, total PNS saat ini mencapai 4,5 juta orang sehingga perlu dipangkas 1 juta.
Ia berharap setiap uang negara yang dikeluarkan untuk belanja pegawai benar-benar bisa dimanfaakan dengan baik. Untuk itu, "tidak mungkin kami pertahankan pegawai dengan disiplin yang rendah."
Kendati demikian, Yuddy memastikan rekrutmen PNS baru akan tetap dilakukan untuk tenaga ahli seperti tenaga pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pekerjaan nawacita yang terdiri dari insinyur, ahli pengairan, ahli pertanian, peneliti, hingga penjaga penjara.
"Namun itu dalam jumlah yang tidak sebesar dulu. Jadi kalau misalkan yang keluar 100, tapi yang masuk tidak lebih dari 50 orang. Jadi pendekatan tidak zero growth tetapi negative growth demi memenuhi kebutuhan PNS terhadap jumlah penduduk," tegas Yuddy.
Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 mencatat pengeluaran untuk belanja pegawai sebesar Rp347,5 triliun. Alokasinya turun 16,1 persen dibandingkan dengan yang dianggarkan pada APBN-P 2015 sebesar Rp299,3 triliun.
cnn/radarriaunet.com