Terhitung 30 Juli Serapan APBD Riau Nomor Empat Terendah di Indonesia

PEKANBARU (RRN) - Asisten II Setdaprov Riau Masperi akui realisasi APBD Riau 2015 terendah nomor empat di Indonesia. Dimana terhitung 30 Juli resapan baru mencapai 22,66 persen. Dengan serapan yang terhitung kecil tersebut, menasbihkan capaian buruk dalam berapa kurun waktu terakhir. Sementara lambannya pergerakan pembangunan menjadi salah satu alasan utama.
"Macam-macam ada transisi dulu, ada masalah anggaran yang tak bisa anggaran sampai saat ini tak bisa dilaksanakan," ujarnya.

Dicontohkannya, di Dinas Bina Marga Riau saja, ada Rp810 miliar anggaran yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini. Kehati-hatian karena tingginya pengawasan jalannya anggaran di setiap SKPD turut menyumbang lambatnya pergerakan realisasi anggaran.

Meski begitu, Masperi mengaku sedikit lega, sebab selama Agustus ini justru realisasi sedikit bergerak, yakni untuk realisasi fisik sudah mencapai 39 persen, sementara realisasi keuangan sudah 23,9 persen. "Kalau ini saya tidak tahu diposisi berapa, kalau yang terendah nomor empat itu waktu terhitung 30 Juli tadi," ujarnya.

Lemahnya sistem perencanaan kegiatan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Riau disebut-sebut sebagai penyebab rendahnya realisasi APBD Murni 2015. Hal ini dibuktikan banyaknya SKPD yang tidak bisa melaksakan kegiatan karena terbentur regulasi dan bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Buruknya sistem ini tentu membuat anggaran yang sudah dialokasikan di masing-masing SKPD, terpaksa dikembalikan ke kas daerah alias tidak termanfaatkan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah pembangunan 16 ribu unit Rumah Layak Huni (RLH) yang berada di Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa (Bappemasbangdes) Riau.

Kendati sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp400 milyar di APBD murni 2015 ini, kegiatan pembangunan RLH tak bisa dilaksanakan. Lantaran kegiatan tersebut rentan penyelewengan dan membuat SKPD urung melaksanakannya. "Memang benar, tidak ada pembangunan fisik RLH tahun ini. Anggaran untuk RLH yang sudah dialokasikan di APBD murni tidak bisa kita gunakan dan itu kita alihkan ke APBD Perubahan itupun hanya untuk aspek pemberdayaan saja," ungkap Kepala Bappemasbangdes, Sudarman SH kepada awak media, Senin (10/7/2015).

Menurut Sudarman, pembangunan RLH tersebut merupakan program strategis yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. "RLH ini mengacu kepada RPJMD Riau yakni 16 ribu unit. Kemungkinan baru tahun depan kita bangun fisiknya," pungkasnya.

Dijelaskan Sudarman, keengganan pihaknya melaksanan kegiatan tersebut karena tidak jelasnya daftar penerima RLH tersebut. "Penerimanya banyak gak jelas. Kan sesuai arahan BPKP, LKPP dan Inspektorat, pembangunan RLH ini dikelola oleh OMS (Organisasi Masyarakat Setempat). Mereka ini yang mengusulkan, dengan pengajuan proposal, setelah itu kita verifikasi. Nah itu banyak yang tidak jelas sekarang, makanya tidak kita laksanakan," tandasnya.

Sebab itu sambungnya, tahun ini pihaknya hanya melakukan inventarisasi usulan penerima RLH dari OMS. "Jadi tak ada kegiatan fisik, kita hanya inventarisasi saja. Anggaran Rp400 milyar tadi kita kembalikan," cetusnya
Padahal, kegiatan ini sudah diusulkan sejak 2014 lalu. "Tahun lalu sudah diusulkan juga," tukasnya.  (teu/rtc/hrc)