Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi meminta kewajiban pemberian data dan informasi kepada DJP demi kepentingan negara sebaiknya tidak dipermasalahkan. Cnn
Dirjen Pajak: Bank Tak Mengeluhkan Wajib Lapor Kartu Kredit
Sabtu, 21 Mei 2016|19:25:55 WIB
RADARRIAUNET.COM - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) belum menerima keluhan langsung dari industri perbankan terkait aturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.
Dalam beleid tersebut, pemerintah mewajibkan 23 bank untuk melaporkan transaksi kartu kredit nasabahnya mulai 23 Maret lalu.
"Bank patuh. Tidak ada masalah. Tidak ada keluhan ke saya," tutur Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat ditemui di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Jumat (20/5).
Menurut Ken, kewajiban pemberian data dan informasi kepada DJP demi kepentingan negara sebaiknya tidak dipermasalahkan. Pasalnya, hal itu telah sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya pasal 35a.
Dalam UU tersebut, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak laib wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Jika informasi tersebut tidak mencukupi, DJP berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara.
Selain itu, transaksi kartu kredit juga merupakan refleksi dari kemampuan ekonomi seorang Wajib Pajak (WP) yang menjadi objek pajak sesuai Pasal 4 UU Pajak Penghasilan.
"Bisa beli (barang) berarti ya punya kemampuan ekonomis," ujarnya.
Fenomena Sementara
Lebih lanjut, Ken optimistis fenemona penutupan kartu kredit dan turunnya nilai transaksi hanya berlangsung sementara. Menurut Ken, nasabah yang tadinya menutup kartu kredit akan kembali membuka produk bank tersebut.
"(Nasabah) itu menutup (kartu kredit) lalu buka lagi biar tidak terlacak. Saya menutup kartu kredit biar tidak keliatan nanti buka lagi. Tidak ada masalah," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mengkritik kebijakan wajib lapor transaksi kartu kredit tersebut. Pasalnya, kebijakan itu dianggap meresahkan nasabah menyusul maraknya penutupan kartu kredit dan banyaknya permintaan penurunan batas kredit.
“Bulan lalu, banyak nasabah yang meminta kartu kreditnya ditutup atau diturunkan pagunya. Permintaan penutupan kartu bahkan menjadi double kalau dibandingkan bulan biasanya,” ujar General Manager AKKI Steve Marta, beberapa waktu lalu.
Sementara, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan, kebijakan itu membuat banyak nasabah ketakutan sampai akhirnya menutup kartu kreditnya.
"Sejak peraturan itu berlaku ada 3 kali lipat penutupan kartu kredit BCA, mutasi harian kami turun dari Rp147 miliar per hari langsung turun ke Rp120 miliar," ujar bos bank berkapitalisasi terbesar di Indonesia itu.
RRN/Cnn/Hrf
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
