Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: MI/Panca
Dua Menteri Tolak Penerapan Hukum Kebiri
Selasa, 10 Mei 2016|17:30:08 WIB
RADARRIAUNET.COM - Dua menteri menolak sanksi kebiri diberikan kepada penjahat seksual. Selain melanggar hak asasi manusia (HAM), hukum kebiri membahayakan nyawa.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, hukuman kebiri baik dengan pemotongan atau penyuntikan zat kimia ke pelaku tidak tepat.
"Ini akan mengganggu hormon seseorang. Hukuman ini memang mengurangi libido, tapi akan ada zat efeknya," kata Nila di Gedung PMK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/5/2016).
Nila meminta semua pihak tidak emosional dengan mendorong penerapan hukuman kebiri. Sebab, perlu kajian lebih lanjut dari ahli kejiwaan dan andrologi terkait efek negatif yang dapat ditimbulkan.
"Tidak boleh melanggar HAM. Kalau sampai menjadi kanker itu sama saja melanggar HAM. Kami tidak mau seperti itu," tegas Nila.
Hal serupa diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menurut Yasonna, hukuman kebiri memberikan dampak negatif pada kejiwaan seseorang.
Dalam pembahasan amandemen UU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Yasonna merekomendasikan penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi seumur hidup.
"Dalam rakor disepakati hukuman dari 15 tahun ke 20 tahun. 20 tahun menjadi seumur hidup. Kalau hukuman kebiri efek sampingnya tidak baik," kata Yasonna.
Ia menuturkan, masukan hukuman kebiri hanya dibawa ke tingkat rapat terbatas, tidak disampaikan di rapat kordinasi. Namun, ia pasrah bila Presiden Joko Widodo memutuskan memberlakukan hukuman tersebut.
"Opsi hukuman (kebiri) itu kita bawa rapat terbatas. Tapi kalau itu jadi keputusan Presiden, kita ikut saja," kata Yasonna.
Dorongan pemberian hukuman berat, termasuk hukuman kebiri, kembali mengemuka setelah pemerkosaan dan pembunuhan menimpa remaja 14 tahun asal Bengkulu. YY diperkosa 14 orang dan dibunuh kemudian dibuang ke jurang.
Kasus ini mendapat perhatian publik secara nasional maupun internasional. Banyak pihak meminta pelaku diberi hukuman maksimal. Sayangnya, tujuh pelaku masih di bawah umur. Mereka dituntut 10 tahun penjara.
Beberapa pihak menyesalkan rendahnya hukuman itu. Namun dari perspektif perjuangan perlindungan anak, hukuman itu di luar batas maksimal yang hanya tujuh tahun.
Hukuman kebiri menjadi salah satu opsi. Pemerintah diminta segera menerbitkan Perppu Kebiri agar memberi efek jera. Hingga saat ini, baik Perppu maupun UU soal kejahatan seksual belum terwujud.
Alex/mtvn/RRN
Berita Terkait
-
UU KPK Tetap Berlaku 17 Oktober Meski Tanpa Tanda Tangan Jokowi
-
Duterte: Filipina Dalam Situasi Kekerasan di Luar Hukum
-
Jokowi Akan Sita 7000 Trilyun Lebih Hasil Kejahatan yang Disimpan di Swiss
-
Mendorong Siswa Terlibat dalam Pembangunan Berkelanjutan
-
Susupkan Sabu untuk Tahanan, 2 Kurir Wanita dan Seorang Bandar Narkoba Diamankan Polisi
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
