Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menerbitkan surat utang negara berbasis proyek infrastruktur (infrastructure bond) guna menampung dana repatriasi.cnn
Menkeu: Obligasi Infrastruktur BUMN Wadah Dana Repatriasi
Jumat, 29 April 2016|21:15:16 WIB
RADARRIAUNET.COM - Pemerintah akan mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menerbitkan surat utang negara berbasis proyek infrastruktur (infrastructure bond). Instrumen investasi alternatif itu dipersiapkan untuk menampung dana-dana repatriasi kelak jika kebijakan amnesti pajak jadi diterapkan.
"Bukan negara yang mengeluarkan, tapi kita akan tunjuk salah satu BUMN yang menyiapkan," ujar Menteri Keuangan Bambang P. S Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (29/4).
Bambang mengatakan saat ini Indonesia sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sayangnya, pendanaan proyek infrastruktur mayoritas berasal dari perbankan yang rata-rata memiliki karakter dana berjangka pendek.
Namun, ia mengatakan saat ini Indonesia berpotensi kebanjiran aliran dana masuk dari luar negeri jika kebijakan amnesti pajak jadi diterapkan dan berhasil mendorong repatriasi aset wajib pajak.
"Tapi ini saat yang baik karena ketika ada inflow harus ada instrumen yang pasti bervariasi, ini paling cocok waktunya," ujar Bambang.
Sayangnya, Menkeu enggan merinci lebih jauh terkait waktu dan jenis obligasi yang akan dikeluarkan. Namun, ia memastikan jenis obligasi tersebut akan berdenominasi rupiah dan tidak berbeda jauh dengan surat berharga syariah atau sukuk berbasis proyek yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
"Kalau sukuk based project masih bisa danai proyek yang ada di APBN, kalau ini bisa proyek yang sifatnya non APBN," ungkapnya.
Scenaider Siahaan, Direktur Strategis dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan mengatakan bisa saja nanti pemerintah berperan sebagai penjamin emisi infrstructure bond yang akan diterbitkan BUMN.
"Skemanya saya belum terinfo seperti apa pemerintah sebagai penjamin atau tidak, dua-duanya bisa dilakukan bedanya hanya di harganya saja," katanya.
ALEX/cnn/ h24/melanie/dw
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
