Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya pada acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4). ant
Andalkan Data BPS, Jokowi Tak Lagi Gunakan Data Kementerian
Selasa, 26 April 2016|23:00:31 WIB
RADARRIAUNET.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah hanya akan menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan bukan kementerian. Hal itu akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan pemerintah mulai saat ini.
Jokowi juga meminta kepada BPS untuk membuat data dengan benar, detail dan akurat. Dia tidak ingin lagi terdapat kasus di mana pemerintah memiliki banyak data sehingga proses pengambilan kebijakan menjadi terganggu.
"Di Indonesia ini memang kita terlalu banyak versi. Misal produksi beras, jagung, versinya banyak," kata Jokowi, Selasa (26/4).
Jokowi mencontohkan misalnya untuk data produksi beras yang dimiliki Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan BPS bisa berbeda-beda. Hal itu kemudian menyebabkan pemerintah sulit untuk menentukan keputusan terkait impor beras.
Dengan demikian, ujarnya, BPS dinilai memiliki peran krusial dan strategis untuk mendorong terciptanya kebijakan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta kepada para pengusaha untuk memberikan data yang benar.
"Ini tidak ada urusannya dengan pajak, tidak usah takut untuk melapor," kata Jokowi.
Dengan adanya data mengenai usaha yang ada di Indonesia, ujarnya, pemerintah akan mampu melihat kemampuan dan produktivitas rakyat sehingga mampu memformulasikan kebijakan dengan tepat.
Sementara itu, Kepala BPS Suryamin mengatakan sebuah kebanggaan bagi BPS ditunjuk sebagai pusat data yang diacu pemerintah untuk menghasilkan kebijakan.
"Karena BPS satu lembaga pemerintah yang ditunjuk menyelenggarakan perstatistikan nasional, dalam mengumpulkan data kami selalu memperhatikan metodologi dan samplenya," kata Suryamin.
cnn/ alex harefa
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
