Kondisi pembentukan komite bersama di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Senin (18/4/2016). Foto: MTVN/ Intan Fauzi
Pemerintah Bentuk Komite Gabungan untuk Selesaikan Reklamasi Jakarta
Senin, 18 April 2016|22:47:51 WIB
RADARRIAUNET.COM - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov DKI, membentuk panitia untuk menyelesaikan polemik reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Kami putuskan akan dibikin join committee, panitia gabungan, supaya masalah ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya," kata Menko Kemaritiman Rizal Ramli di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).
Dari masing-masing kementerian, akan ada dua Direktur Jenderal dan dua Direktur yang masuk ke dalam komite tersebut. Sementara dari Kemenko Kemaritiman akan dibantu Chief Legal Advisor dan ahli perencana.
"Dari Ibu Siti (Menteri LHK) ada dua Dirjen soal lingkungan, dua Direktur yang jadi anggota dari komite ini, demikian dengan departemen Ibu Susi (Menteri KP) ada dua Dirjen dan dua Direktur, dari departemen dalam negeri juga ada dua Dirjen, kemudian dari sekab (Sekretaris Kabinet) dan kami sendiri dua deputi dibantu chief legal advisor kami dan ahli planner kami," jelas Rizal.
Dari Pemprov DKI sendiri, anggota terdiri dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan Biro Hukum.
Rencananya, komite gabungan ini mulai berkoordinasi pada Kamis (21/4/2016). Mereka akan menyelaraskan segala aturan yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek reklamasi.
"Mereka melakukan audit tentang peraturan yang sudah ada, apa yang masih bolong dan apa yang perlu diperbaiki," tandas Rizal.
den mtvn/ alex
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
