Menko Darmin Dukung Rencana BI Tambah Acuan Moneter Terbaru
Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) memaparrkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XI di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3). ant

Menko Darmin Dukung Rencana BI Tambah Acuan Moneter Terbaru

Rabu, 13 April 2016|23:00:03 WIB




RADARRIAUNET.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendukung rencana Bank Indonesia (BI) yang akan menambah instrumen baru dalam penentuan arah kebijakan moneter demi mengontrol likuiditas dan inflasi secara bersamaan.
 
Pernyataan mantan Gubernur BI ini merujuk pada rencana acuan atau benchmark moneter baru yang dikabarkan bakal berupa reverse repurchase agreement (Repo).
 
Meski dinilai mendukung penggunaan reverse Repo, Darmin menampik pandangan berbagai pihak yang menilai BI rate tak lagi kredibel dalam menyikapi kondisi pasar keuangan saat ini.
 
Menurutnya, BI rate masih mampu menopang pilar kebijakan moneter yang ditempuh oleh BI, salah satunya upaya pengendalian inflasi.
 
"Tapi sebenarnya, tidak ada instrumen yang bisa menegakkan (pilar) itu dengan baik (sangat efektif)," ujar Darmin di kantornya, Rabu (13/4).
 
Darmin mengungkapkan, dimasukkannya benchmark terbaru tadi merupakan langkah kebijakan moneter yang diambil BI guna mengakselerasikan instrumennya dalam menyikapi kondisi pasar yang ada.
 
Sebab, sikap BI dalam menegakan kebijakan moneter yang ketat dan konservatif selama ini didorong oleh kekhawatiran akan gejolak inflasi domestik yang timbul oleh likuiditas berlebih di pasar akibat ekspansi dan kontraksi pasar keuangan. 
 
Kekhawatiran tersebut pernah ditunjukan dengan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 3 bulan yang bertujuan menyerap likuiditas berlebih dari uang yang beredar di masyarakat. 
 
Namun teori tersebut dipatahkan oleh Darmin, lantaran ada faktor lain yang memiliki andil besar dalam melambungkan laju inflasi selain peningkatan uang beredar (likuiditas), yakni gejolak harga pangan pokok.
 
"Di Indonesia, inflasi itu adalah urusan harga beras, bawang dan cabai. Oleh karena itu perlu dicari alat kebijakan lain yang lebih punya instrumen dan lebih efektif untuk mempengaruhi apa yang ingin dituju dalam kebijakan moneter," cetusnya.
 
Selama ini, Darmin melanjutkan BI sejatinya mempunyai satu tujuan tunggal yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah.
 
Hal ini mengandung dua aspek yakni kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi; serta kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar.
 
Perkembangan nilai tukar lah tersebut yang akhirnya mempengaruhi adanya arus modal asing.
 
"Kurs memang termasuk yang merupakan sasaran tujuan kebijakan BI, tapi yang utama  adalah pengendalian inflasi bukan kurs. Karena itu bikinlah sesuatu yang lebih pas," jelasnya.
 
Lebih jauh Darmin mengaku sudah ada pembicaraan mengenai arah kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter.
 
Ia mengatakan recana BI untuk mengubah benchmark BI rate menjadi reverse repo berjangka 7 hari sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.
 
"Kita sudah beberapa kali rapat. Kita tidak bisa jelaskan apa-apa. Biarkan BI yang mengambil langkah. Intinya itu sejalan dengan apa yang diharapkan pemerintah," tandas Darmin.
 






Berita Terkait

Baca Juga Kumpulan Berita EKONOMI

MORE

MOST POPULAR ARTICLE