Jakarta (RRN) - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla memberikan nasihat bagi pemerintah daerah yang diduga menghambur-hamburkan dana hanya untuk kemewahan pribadi.
Menurut JK, saat pemerintah pusat sedang gencar melakukan penghematan seharusnya pemerintah daerah pun melakukan hal yang sama.
Hal tersebut Jusuf Kalla ungkapkan saat ditanya mengenai rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat yang ingin melakukan pengadaan mobil dinas untuk 100 anggota DPRD.
"Kami sudah peringati semua, pusat sudah menghitung berapa anggaran yang harus dipotong," kata Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden kemarin, Jumat (8/4).
"Daerah harus melakukan hal yang sama, banyak hal mewah harus dihilangkan."
Menurut JK, komitmen yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat selayaknya diikuti oleh pemerintah daerah. Bukan saat ini saja, komitmen tersebut harus dilakukan sepanjang tahun dan sifatnya harus rutin.
"Katakan lah seperti seminar atau beli peralatan, atau mobil mewah, itu harus dihentikan," kata dia.
JK pun mengingatkan pada Pemda bahwa pemerintah pusat telah melakukan moratorium bahwa Pemda tak diperbolehkan membuat kantor atau menambah pegawai. Moratorium itu, lanjut JK, sudah berjalan selama setahun ke belakang.
Sebenarnya JK tidak benar-benar melarang pengadaan mobil untuk para anggota DPRD. Namun JK menilai pengadaan itu haruslah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh daerah tersebut.
Jadi, lanjut JK, semua tergantung pada untuk apa mobil-mobil itu disediakan bagi para anggota dewan.
"Kalau dinas untuk sampah ya boleh saja, tapi kalau dinas untuk luxury (kemewahan) pasti tidak," ujar mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya tersebut.
alex/ cnn