Kebijakan penaikan PTKP akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 0,16 persen dan konsumsi akan meningkat sebesar 0,3 persen. Puspa Perwitasari Ant
PTKP Rp4,5 Juta per Bulan Dorong Inflasi 0,06 Persen
Sabtu, 09 April 2016|12:00:20 WIB
Jakarta (RRN) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkiraan penaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun ini akan meningkatkan inflasi akhir tahun sebesar 0,06 persen.
"Dampak dari penaikan PTKP akan menambah inflasi sebesar 0,06 persen," tutur Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro saat ditemui di gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat(8/4).
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 pemerintah mengasumsikan inflasi ada di level 4,7 persen. Sementara, dalam usulan Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2016 pemerintah menurunkan asumsi menjadi 4 persen.
Menurut Bambang, penaikan PTKP merupakan langkah pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Diperkirakan, kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 0,16 persen dan konsumsi akan meningkat sebesar 0,3 persen.
Secara terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyambut baik rencana pemerintah untuk menaikkan batas PTKP. Menurut Agus, kebijakan fiskal dengan memberikan kesempatan perekonomian domestik bergerak merupakan langkah tepat untuk menyiasati lemahnya perekonomian dunia.
"Indonesia kan tidak bisa mengandalkan ekspor. Harga komoditas ekspor kan cenderung turun, dari penjualan secara volume pun belum tentu bisa menembus pasar yang baru," ujarnya.
Terkait dengan inflasi, secara umum Agus menilai saat ini cukup terjaga. Hal itu, salah satunya didukung oleh penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Secara umum, inflasi Indonesia akan ada di level empat plus minus satu persen di 2016," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Centre of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini menyebutkan golongan masyarakat yang akan menerima dampak terbesar dari peningkatan batas PTKP adalah golongan masyarakat menengah ke bawah.
Keranjang belanja terbesar dari konsumsi masyarakat golongan tersebut adalah pangan dan transportasi. Karenanya, pemerintah harus mengendalikan inflasi agar dampak penaikan PTKP bisa optimal dalam mendorong perekonomian.
"Kalau dari sisi batas penghasilan tidak kena pajaknya dinaikkan, tetapi pengendalian inflasi itu tidak dilakukan, maka (peningkatan batas PTKP) tidak akan maksimal dampaknya," ujarnya.
Sebagai informasi, rencananya pemerintah akan menaikkan batas PTKP dari saat ini Rp36 juta setahun atau Rp3 juta per bulan menjadi Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan untuk tahun pajak 2016 pada Juni mendatang.
Sebagai dasar kenaikan PTKP adalah meningkatnya upah minimum pekerja di Indonesia. Batas baru PTKP itu dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP) dengan status lajang.
gen/ cnn/ alx
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
