DAU untuk enam provinsi dan kabupaten terpaksa diberikan secara non tunai oleh Kemenkeu karena memiliki dana mengendap yang besar. CNN
Anggaran Belanja Tak Terserap Optimal, Kemenkeu Hukum 6 Pemda
Jumat, 01 April 2016|10:48:33 WIB
Jakarta (RRN) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan enam daerah yang harus menerima penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk non tunai sebesar Rp359 miliar untuk April ini. Enam daerah tersebut adalah Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Berau serta Kabupaten Kutai Timur.
Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan konversi penyaluran DAU terpaksa dilakukan, karena pemerintah menilai posisi kas daerah yang tidak wajar akibat tidak mampu menyalurkan anggaran belanjanya secara optimal.
"Daerah tersebut mempunyai selisih positif posisi kas bulan Februari setelah dikurangi dengan estimasi kebutuhan belanja operasional dan 30 persen belanja modal bulan April, Mei, dan Juni yang berada di atas rata-rata nasional," ujar Boediarso kepada awak media, Jumat (1/4).
Menurutnya penghitungan rata-rata nasional dilakukan berdasarkan rasio posisi kas tidak wajar terhadap DAU selama satu tahun, namun dengan ketentuan bahwa bagi daerah yang mempunyai rasio posisi kas tidak wajar terhadap DAU 1 tahun di atas 100 persen.
"Maka kepada daerah DAU nya akan dikonversi ke dalam SBN sebesar 100 persen," katanya.
DAU 50 Daerah Ditunda
Selain enam daerah yang dikenakan konversi penyaluran DAU dalam bentuk nontunai di atas, Kemenkeu juga menghukum 50 daerah yang telat melaporkan data posisi kas, perkiraan belanja operasi dan belanja modal, dan ringkasan laporan realisasi anggaran (LRA) APBD.
Adapun 50 daerah tersebut terdiri dari dua provinsi dan 48 Kabupaten/Kota.
Kepada daerah tersebut dikenakan penundaan DAU bulan April 2016 sebesar 7,5, 10, dan 12,5 persen sesuai kemampauan keuangan daerah. Jumlah DAU yg ditunda dari 50 daerah tersebut sebesar Rp236,8 miliar.
CNN/ RRN
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
