Pekerja di areal Groundbreaking Light Rail Transit (LRT) Indonesia di Jakarta, Rabu, 9 September 2015. CNN /Adhi Wicaksono
Revisi Aturan Tender Molor, Proyek LRT Terancam Mundur
Sabtu, 26 Maret 2016|10:55:32 WIB
Jakarta (RRN) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) baru akan dieksekusi jika revisi aturan pengadaan barang dan jasa telah rampung.
Apabila revisi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa tak segera rampung, Ahok meyakini pembangunan LRT pun berpotensi mundur. Pasalnya, PP tersebut tidak memungkinkan adanya penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek yang melibatkan PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Untuk groundbeaking tidak tahu kapan, tergantung PP. Kalau bisa April atau Mei. Sudah minta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk revisi," kata Ahok ketika ditemui usai rapat koordinasi pembangunan LRT di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Kamis (24/3).
Menurut Ahok, eksekusi proyek negara tanpa melalui proses lelang pengadaan barang dan jasa hanya dimungkinkan bagi kementerian, lembaga dan BUMN.
"Di PP disebut kami bisa tunjuk BUMN untuk bangun konstruksi termasuk LRT, tapi tidak sebutkan BUMD. Mestinya (PP) cepat selesai. Nanti BUMD akan joint dengan PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya. (Kalau ada PP) bisa langsung cepat, enggak lelang lagi," ujarnya.
Rencananya, satu koridor LRT akan digarap pada April mendatang dan rampung pada 2018, sedangkan sembilan koridor lainnya baru akan rampung pada 2020.
PT Waskita direncanakan investasi senilai Rp4 triliun, sedangkan PT Wijaya Karya Rp1 triliun. Sementara Pemprov DKI melalui PT Jakpro telah menyiapkan dana investasi Rp4 triliun.
ags cnn/ rrn
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
