Pemprov Riau Gesa Pembangunan KITB

Kamis, 17 Desember 2015|00:23:17 WIB

NAMA Tanjung Buton, agaknya masih sekadar terngiang-ngiang di telinga kita. Bahkan tidak sedikit orang yang menghubungkan Tanjung Buton yang berlokasi di Siak, Riau, dengan Buton, pulau penghasil aspal di Sulawesi Tenggara. Buton sebenarnya nama pelabuhan kedua di Riau. Pelabuhan itu diapit oleh pesisir timur Pulau Sumatera dengan selat Pulau Padang di Kabupaten Meranti, Riau.

 

Jaraknya dari Kota Pekanbaru mencapai 140 kilometer dan 112 mil menuju perairan internasional Selat Malaka. Pelabuhan itu sudah dipakai untuk bongkar muat, terutama kendaraan mobil atau motor dari Jakarta.

 

Sekali-sekali ada juga ekspor produk agro ke Malaysia, Singapura atau Korea. Untuk lebih mendukung peningkatan ekspor Riau dan pertumbuhan ekonomi, keberadaan Tanjung Buton sangat penting.

 

Makanya Pemerintah Provinsi Riau terus berusaha agar proses percepatan pembangunan kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton (KITB), yang bakal menjadi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Riau.

 

Kawasan Tanjung Buton ini bakal dijadikan sebagai kawasan Industri baru. Untuk itu perlu percepatannya, karena di Sumatra ini baru satu di teluk semangka, dan Buton ini selanjutnya bakal menjadi pertumbuhan ekonomi Sumatra yang baru.

 

Untuk merealisasikannya, Pemprov Riau telah meninjau kawasan tersebut baik bersama kementrian terkait, DPR RI Irman Gusman dan DPD RI lainnya.

 

"Dari kunjungan ini kita akan meyakinkan kepada Pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan ini. Selain itu RTRW Riau kita juga akan berupaya untuk segera di percepat pengesahannya," ungkap Irman.

 

 

"Jika ini terwujud, maka komoditas primer kita tidak lagi fluktuatif, sehingga kita bisa mengelola hilirnya dan kemudian harga produk pertanian akan lebih stabil," tambahnya.

 

Menurut Irman, produk perkebunan seperti kelapa sawit dan karet memiliki banyak produk turunan yang bisa diolah dan kemudian dipasarkan dengan daya tawar yang lebih baik. Jika ada kawasan Induatri di daerah yang akan menampung segala bentuk perindustrian.

 

"Maksudnya, lebih baik mengekspor ban dibandingkan karet mentahnya. Dan ini bisa dilakukan di Riau, dan jika lebih baik, kenapa harus dilakukan di luar Riau," tegasnya.

 

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, Pemprov Riau juga berusaha untuk meyakinkan pusat agar mempercepat RTRW Riau. Tapa ada RTRW Riau yang sah, pembangunan di Riau tidak akan berjalan.

 

"Sudah ada pembahasan dan kita meminta agar mempercepat pengesahan. Progresnya sudah ada kemungkinan dalam bulan Desember sudah selesai. Jika sudah sah, apapun pembangunan kita baik dari segi ekonomi, infrastruktur dan yang lainnya bisa cepat kita kembangkan," ujar Plt Gubri.

 

Mengangkat Perekonomian Daerah Riau

 

Pengembangan dan penetapan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Kabupaten Siak Provinsi Riau sangat berpotensi untuk mengangkat perekonomian daerah dan mengangkat derajat kehidupan masyarakat yang luas.

 

"Dampaknya tentu akan sangat luas dan kemana-mana, bukan hanya di Siak, namun juga di seluruh wilayah kabupaten/kota di Riau," kata Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Riau, Junianto Rachman atau yang dikenal Juni Rachman kepada pers di Pekanbaru, Rabu (18/11/2015) yanglalu.

 

Untuk diketahui, kawasan industri sangat potensial berdampak pada terbukanya lapangan kerja yang luas dan itu tentu menguntungkan masyarakat.

 

"Kalau masyarakat di Riau bisa kerja di sana dan memiliki uang dan kemudian membelanjakannya di Kota Pekanbaru, maka sudah ada dua daerah yang ekonominya maju, yakni Siak dan Pekanbaru. Nah, itu bisa lebih luas lagi, "katanya. Ia mengatakan, dalam pengembangan KITB di Siak, Kadin memiliki peran dalam menyosialisasikannya.

 

 

"Karena Kadin itu tugas dan fungsinya sosialisasi ekonomi. Kami akan menyosialisasikannya kepada para pelaku dunia usaha. Karena memang Kadin bukan merupakan lembaga pengambil keuntungan. Kadin sekarang sama dengan lembaga pemerintah namun dalam bidang ekonominya. Setiap informasi dan program pemerintah, Kadin berperan untuk menyosialisasikannya," kata dia.

 

Mengenai KITB, lanjut dia, yang jelas Kadin Riau sangat mendukung dan siap membantu pemerintah dalam hal sosialisasi ekonomi.

 

"Jika ini terwujud, maka komoditas primer kita tidak lagi fluktuatif, sehingga kita bisa mengelola hilirnya dan kemudian harga produk pertanian akan lebih stabil," katanya.

 

Bupati Siak, Syamsuar, mengung­kapkan, program pembangunan kawasan industri dan Pela­buhan Tanjung Buton (KI­TB) merupakan cita-cita besar dalam rangka me­ningkatkan perekonomian dan kese­jahteraan masya­rakat, khususnya di Kabu­paten Siak.

 

Ada dua fungsi kawasan ini, yaitu sebagai salah satu outlet regional laut Provinsi Riau dan sebagai kawasan industri.

 

Pengembangan sebagai salah satu outlet regional laut di provinsi Riau. "Diharap­kan pelabuhan tanjung buton dapat ber­fungsi untuk me­nam­pung over c­apacity (kelebihan kapasitas) Pela­buhan Du­mai," jelas­nya.

 

Pada rakor DPD RI bersama Pem­prov Riau dan Pemkab Siak itu juga hadir empat anggota DPD RI asal Riau, Abdul Gafar Usman, Maimana Umar, Instiawati Ayus, dan Uli Purba.

 

Selain itu hadir  juga perwakilan Kemen­terian Perekonomian dan Perhu­bungan  yang turut  menje­laskan rencana perce­patan Pelabuhan Tanjung Buton. (adv)

 

• Tekan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak, Ini Upaya yang Telah Dilakukan Bupati Syamsuar
• Malang! Usai Dijambret Siswi di Dumai Meregang Nyawa
• Pesta Narkoba di Rumah Kosong, Pengedar Ganja di Rohul Terancam Dua Pasal
• Hafith-Nasrul dan 2 Pasangan Lainnya Sah Bertarung di Pilkada Rohul
• PNS Wajib Beratribut Lengkap
MORE