Protes Blocking Kanal, Perusahaan Berurusan dengan Presiden

PEKANBARU (RRN) - Instruksi Presiden Joko Widodo untuk membuat blocking kanal guna mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan (karlahut, red), ternyata diprotes sejumlah perusahaan di Provinsi Riau. Mereka beralasan, blocking kanal itu akan mengakibatkan tanaman kepala sawit kekurangan air, sehingga terancam mati.

"Banyak perusahaan yang protes atas blocking kanal. Silakan berurusan dengan Presiden, karena kebijakan itu beliau yang instruksikan," kata Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan IB Putera Parthama kepada awak media  di Hotel Pangeran Pekanbaru, Jumat (13/11/2015).

Padahal, lanjutnya, tujuan Presiden untuk membuat blocking kanal guna mengantisipasi karlahut yang difungsikan memperlambat gambut kering, sehingga tidak mudah kering disaat musim kemarau.

"Blocking kanal sudah terbukti bisa membuat gambut tetap basah. Bagus dong kalau begitu, jadi lahan gambut tidak mudah terbakar," katanya.

Putera mengancam perusahaan yang protes dan tidak membuat blocking kanal untuk berhadapan dengan Presiden."Tetap lanjut, inikan instruksi Presiden. Mau tidak mau kami harus laksanakan. Silakan sampaikan ke Presiden jika ada keluhan," imbuhnya. (rat/fn)