Asisten I Buka Sosialisasi Tatap Muka Pengawasan Pilkada
Asisten I Setda Rohil membuka secara resmi Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat tentang Pengawasan Pilkada. (humas)

Asisten I Buka Sosialisasi Tatap Muka Pengawasan Pilkada

Rabu, 11 November 2015|10:45:51 WIB




BAGANSIAPIAPI (RRN) - Asisten I Setda Rohil, Drs. Muhammad Rusli Syarif, membuka secara resmi Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat tentang Pengawasan Pilkada. Sosialisasi tersebut menghadirkan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas, SH. Pembukaan dilakukan Selasa (10/11/15) di Hotel Grand Bagansiapiapi, Muhammad Rusli Syarif minta Panwaslu Rokan Hilir adil dalam melakukan pengawasan, yang diidiomkannya menjadi wasit.


Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas, SH ketika diwawancara mengatakan, sosialisasi ini sederhana, tapi sangat besar manfaatnya, karena dengan sosialisasi ini, seluruh stakeholders dari penyelenggara pemilu, akan paham, bagaimana mengambil sikap sesuai dengan fungsi, peran, porsi, sebagai panwas, menindaklanjuti jika ada laporan masyarakat. Untuk menindaklanjuti pelanggaran itu katanya ada cara mudah, mempedomani undang-undang, diturunkan dalam Peraturan Bawaslu yang dijadikan SOP bagi seluruh penyelenggara pengawas pemilu dan harus sudah paham, supaya tepat laporan, pengawalan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas.


Dan saat ini, hal yang baru menurut Endang, adanya pengawas TPS, memiliki masa kerja sekira 1 bulan yang berperan mengawasi seluruh proses di TPS, mengingatkan kalau ada yang belum pas, menerima salinan C1, mencatat semua peristiwa, dengan harapan peristiwa di TPS bisa berjalan lancar, karena sudah ada pengawas TPSnya, sehingga cukup selesai di TPS itu.


Endang juga menghimbau kepada masyarakat Rohil, setelah ditetapkan pasangan calon (paslon), memilih sesuai hati nurani, jangan tergoda oleh politik uang, kalaupun diiming-iming, camkan, itu bukan paslon yang baik. Kepada paslon diharapkan Endang menjadi paslon yang sama dengan penyelenggara pemilu. “Satu lagi, karena incumbent ikut, ketika incumbent itu sebagai salah satu paslon, potensi pelanggaran yang mungkin muncul, itu adalah mobilisasi PNS, penyalahgunaan fasilitasi pemerintah dan negara. Ini tolong diawasi bersama supaya tidak melakukan hal-hal yang demikian,” katanya mengingatakan. (hum)







Berita Terkait

Baca Juga Kumpulan Berita RIAU

MORE

MOST POPULAR ARTICLE