Ekspos di Banmus, Pansus Lahan DPRD Riau Sampaikan Hasil 6 Bulan Kerja

Pansus Lahan DPRD Riau menyampaikan hasil kerjanya selama enam bulan. Salah satu hasilnya, hanya sekitar 100 perusahaan yang sudah membayar pajak dan memiliki NPWP.

PEKANBARU (RRN) - Enam bulan bekerja, Panitia Khusus (Pansus) Monitoring dan Evaluasi Lahan, Perkebunan, Perizinan dan Pertambangan DPRD Riau ekspos kinerjanya dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Riau.

Dalam eksposnya, Pansus mengungkapkan, dari 436 jumlah perusahaan yang beroperasi di Riau, hanya sekitar 100 perusahaan yang sudah membayar pajak serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Asumsi kita, dari 436 jumlah perusahaan itu, bakal menghasilkan Rp26 triliun total pajaknya. Tapi, yang tercatat di Kanwil Pajak, hanya sekitar 100 perusahaan saja, dengan tagihan pajak sebesar Rp7 triliun, artinya masih ada Rp19 triliun lagi yang tidak jelas pajaknya," ungkap politisi Hanura ini.

Pansus juga menyampaikan, banyak perusahaan yang memiliki kelebihan izin operasional, termasuk kelebihan luas lahan yang dikelolanya. Namun, ia belum bisa menjelaskan, nama-nama perusahaan yang dimaksud.

"Kalau untuk rincian nama perusahaannya, nanti bakal diumumkan dalam rapat paripurna. Kalau sekarang belum bisa kita sebutkan, karena berdasarkan aturannya, itu hanya bisa disampaikan dalam rapat paripurna," terangnya.

Dengan telah disampaikannya hasil kajian Pansus, maka untuk saat ini, kinerja Pansus sudah berakhir dan menunggu arahan pimpinan DPRD Riau, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Ia berharap, kinerja Pansus bisa dilanjutkan lagi.

"Kita berharap, pimpinan dewan bisa memperpanjang masa tugas kita, karena masih banyak yang belum terselesaikan. Kini tu, bisa dikatakan masih sampelnya saja, belum mengakomodir semua perusahaan," harapnya.

Jika diberikan izin perpanjangan masa tugas oleh pimpinan dewan, maka Pansus langsung bekerja menyelesaikan seluruh persoalan lahan di Riau. Diakuinya, untuk menyelesaikan hal ini, membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Tugas Pansus hanya mengkaji dan mendalami, nanti pimpinan dewanlah yang akan menindaklanjuti hasil kajian Pansus, apakah dilaporkan ke KPK, presiden maupun penegak hukum," tutupnya. (ary/fn)