Pemberian Kursi Menteri Dinilai Bisa Mengikat PAN di Pemerintahan

JAKARTA (RRN) - Presiden Joko Widodo disarankan memberikan kursi menteri kepada Partai Amanat Nasional. Langkah itu dinilai bisa mengikat posisi partai berlambang matahari itu ke dalam pemerintahan. Jika PAN masuk kedalam kabinet kerja, maka partai pimpinan Zulkifli Hasan itu tak lagi bisa bermain dua kaki. "Jadi dukungan PAN ke pemerintah bisa terlembagakan, tidak hanya sekedar komitmen lisan," kata Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto di Jakarta.

Nico menilai, saat mendeklarasikan bergabung dengan pemerintah beberapa waktu lalu, sikap politik PAN belum jelas. (baca: Apakah Para Menteri Masih Ingat Nawa Cita?) PAN tidak menegaskan bahwa sudah keluar dari Koalisi Merah Putih dan Bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat.

Dia khawatir nantinya dalam pengambilan keputusan penting di parlemen, PAN bisa berbalik menyerang kebijakan pemerintah. "Tapi kalau sudah diberikan posisi menteri justru bagus, artinya PAN jadi bagian dari pemerintah secara moral," ucapnya.

Namun, dia menyarankan Presiden Jokowi untuk hati-hati jika ingin memasukkan PAN ke pemerintah. Jokowi harus mengkomunikasikan hal ini dengan baik kepada parpol lain yang sudah mendukungnya sejak pilpres 2014. Terlebih lagi, jika posisi yang hendak diberikan kepada PAN nantinya akan menggeser posisi kader parpol lainnya di pemerintahan. "Saya kira selama itu dikomunikasikan dengan baik, tidak akan ada masalah," ujarnya.
Pada 2 September lalu, Zulkifli membawa partainya bergabung dengan partai pendukung pemerintah. Hal itu diumumkan secara resmi dalam sebuah jumpa pers di Istana Merdeka.

Zulkifli mengatakan, tantangan ekonomi dunia saat ini menjadi momentum yang tepat untuk bersama-sama membantu pemerintah. Dengan demikian, dia menganggap saat ini bukan lagi saatnya berpikir untuk masing-masing kelompok.

Sementara itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan bahwa partainya sudah mempersiapkan nama-nama yang layak untuk diajukan sebagai menteri. Ia yakin kinerja pemerintah akan meningkat dengan masuknya PAN dalam pemerintahan.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati jika ingin melakukan perombakan kabinet jilid II. Hasto menuturkan, perombakan kabinet harus dilakukan dengan memperhitungkan risiko politiknya. Ia berharap Presiden lebih baik fokus pada perbaikan ekonomi nasional dengan susunan kabinet yang dinilai semakin solid. "Dalam situasi sekarang memang lebih baik kita bicara bagaimana pemerintah secara serius menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan di sektor perekonomian," kata Hasto. (teu/kcm)