Bahas Proyek 35 Gigawatt, Menteri ESDM Bertemu Perusahaan Iran

RADAR BISNIS - Perusahaan asal Iran, Mapna Group, berminat untuk ikut mewujudkan pembangunan pembangkit listrik 35 Gigawatt di Indonesia.
 
Namun, perusahaan beroperasi di area konstruksi dan pengembangan pembangkit listrik itu masih enggan untuk membeberkan rencana mereka untuk Indonesia.
 
Market Development Manager Mapna Mahmood Sepahhbodnia mengaku pihaknya belum bisa menerangkan proyek apa yang akan ditawarkan ke Indonesia.
 
"Kami akan mencoba mengembangkan pembangkit listrik yang cocok Indonesia," ucap dia menjawab pertanyaan awak  media , di kompleks industri MAPNA Group, Karaj, Iran Selasa (13/10/2015).
 
Yang pasti, sebut dia, Mapna selalu mengerjakan yang terbaik dalam setiap proyek.
 
Sementara itu, Service Portfolio Development Manager Mapna, Ali Azadimanesh, menyebutkan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan negosiasi dengan Indonesia.
 
Ia mengatakan, Rabu (14/10/2015) ini, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudiman Said akan melakukan pertemuan dengan CEO Mapna di Teheran.
 
"Mereka akan membicarakan hal itu," ucap Ali di tempat yang sama.
 
Menurut dia, langkah Mapna akan dilihat setelah pertemuan.
 
Di Indonesia, Mapna sendiri sudah menggarap proyek Life Time Extension (LTE) untuk unit 2,1 dan 2,2 V94.2 turbin gas pembangkit listrik di Belawan, Medan, Sumatera Utara. Dua unit tersebut kini digunakan PLN untuk menyuplai listrik di kawasan Sumut.
 
Mei 2015 lalu Menteri ESDM Sudirman Said sudah mengunjungi kompleks industri Mapna Group di Karaj, Iran, sebagai bagian agenda The 11th Joint Economic Cooperation Commission of Iran and Indonesia.
Petani Restui Pemerintah Impor Beras, Tapi Ada Syaratnya

Pemerintah telah menjajaki impor beras dari dua negara, yakni Vietnam dan Thailand. Impor beras mulai dipersiapkan dari sekarang untuk mengantisipasi kekurangan pasokan beras di awal tahun 2016 mendatang.

Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyatakan, para petani merestui keinginan pemerintah untuk mengimpor beras dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Tetapi, impor beras harus dilakukan‎ dengan hati-hati supaya tidak merugikan para petani padi di dalam negeri. Karena itu, pihaknya tidak menolak adanya beras impor dengan beberapa syarat.

Pertama, Winarno meminta agar impor beras dilakukan hanya oleh Perum Bulog, tidak dibuka untuk swasta. Perundingannya pun harus dilakukan sendiri oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam dan Thailand‎ alias Government to Government (G to G). Tujuannya adalah supaya impor beras dikendalikan oleh negara, bukan oleh korporasi swasta.

"Kalau keinginan kami, impor beras dilakukan oleh Bulog. Yang beli ‎pemerintah, G to G, bukan B to B (business to business). Kalau G to G, saya yakin tidak apa-apa," kata Winarno kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (14/10/2015).

Kedua, beras yang diimpor oleh Bulog tersebut tidak boleh‎ digelontorkan langsung ke pasar. Winarno ingin agar beras impor tersebut digunakan untuk cadangan Bulog saja, digelontorkan hanya untuk penyaluran beras sejahtera (rastra) dan operasi pasar (OP), tidak dijual untuk komersial.

Jika beras impor asal Vietnam dan Thailand dijual bebas di pasar, sudah tentu petani akan dirugikan. Harga beras dari kedua negara tersebut jauh lebih murah ketimbang beras lokal. Harga beras di tingkat petani bisa jatuh bila beras impor itu beredar bebas.

"Kami minta (beras impor) itu jangan ke pasar. Untuk cadangan Bulog saja, untuk rastra dan operasi pasar. Ini kan katanya hanya untuk stabilisasi harga," ucap Winarno.

Dia mengungkapkan, petani saat ini bersemangat menanam padi karena harga beras yang cukup menguntungkan bagi petani. Winarno berharap pemerintah cermat dalam memutuskan kebijakan terkait impor beras.

Sebab, kejatuhan harga beras akan menjatuhkan motivasi petani. Jika petani merugi lalu malas menanam padi, tentu target swasembada pangan ‎2017 yang diusung pemerintahan Jokowi-JK tak mungkin tercapai.

"Sekarang petani sedang bersemangat. Kalau harga beras nggak tinggi, ngapain kita capek-capek tanam padi?," tutupnya.

Sebagai informasi, ‎Menko Perekonomian Darmin Nasution telah mengakui bahwa memang sudah ada pembicaraan terkait impor beras dengan Vietnam. Pembicaraan juga sudah dilakukan dengan Thailand. Pembicaraan kontrak untuk pembelian beras yang dilakukan Indonesia saat ini sebenarnya sudah agak terlambat. Surplus beras dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara sudah diborong oleh ‎Filipina yang juga importir beras.

"Kita memang sudah bicara dengan Vietnam dan Thailand. Tapi (stok yang tersedia) jauh di bawah harapan. Kita sudah agak terlambat, sudah didahului Filipina," kata Darmin.

‎Impor beras ini, sambungnya, perlu dipersiapkan sekarang karena adanya el nino berat yang melanda Indonesia saat ini. Dengan intensitas kekeringan yang amat tinggi, lebih tinggi dari el nino tahun 1997, dan diramalkan akan berlangsung sampai Desember, musim tanam padi tentu terganggu sehingga bisa terjadi kekurangan pasokan beras di awal 2016.

‎Stok beras Perum Bulog juga tidak aman. Darmin mengungkapkan, Perum Bulog memang masih memiliki stok sebanyak 1,25 juta ton. Namun, 900 ribu ton di antaranya adalah beras premium untuk komersial, hanya 350 ribu ton yang beras medium. Dengan adanya tambahan penyaluran beras sejahtera (rastra) sebanyak 2 bulan, stok beras medium ini akan habis di akhir tahun.

Karena itu, pihaknya tak mau berjudi mempertaruhkan stabilitas harga beras dan nasib rakyat. Jika harga beras melonjak, inflasi akan sangat terpengaruh, daya beli masyarakat tergerus, kesejahteraan masyarakat pasti turun.‎

"Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apa kita mau bertaruh nasib rakyat yang 250 juta ini? Harga beras naik, itu pertanda stok berkurang," tuturnya.

Meski demikian, Darmin belum berani memastikan apakah beras dari Vietnam dan Thailand akan masuk ke Indonesia atau tidak. Jika ternyata dampak el nino tidak sebesar yang dikhawatirkan dan stok beras di dalam negeri masih aman, beras yang diimpor akan dijual lagi ke negara lain. Keputusan final akan dibuat pada November mendatang. (drk/drk/fn)