SILPA Tinggi, Dewan Minta Pemprov Riau Lakukan Evaluasi

PEKANBARU (RR) - Tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Riau tahun 2014 yang mencapai Rp3,9 triliun harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh instansi yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Wakil rakyat yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau ‎mendesak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Riau agar lebih giat dalam bekerja dan jangan sampai tahun 2015, SiLPA Provinsi Riau lebih tinggi dari yang sekarang.

 

“SKPD dan kepala daerah harus punya komitmen menjalankan terhadap apa yang tertuang dalam APBD. Juga komitmen bersama mengacu kepada visi misi gubernur,” kata Ade Hartati Rahmat, Anggota Banggar DPRD Riau kepada awak media, Rabu (17/06/15).‎ 

 

Ketua Fraksi PAN DPRD Riau sempat menyinggung persoalan ‎Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2014. Dalam LKPJ sebutnya, ada dua sorotan penting yang mesti diketahui instansi pemerintahan. “LKPJ menyoroti kinerja SKPD dan indikator kepala daerah,‎ keduanya lemah, efeknya serapan anggaran minim terealisasi. Kita berharap, dari rekomendasi Pansus LKPJ, dijadikan dasar oleh Pemprov Riau untuk menyusun program dan perencanaan ke depan agar lebih baik, sehingga kinerja bisa lebih ideal,‎” ungkapnya.

 

Hal senada juga dikatakan Aherson, Anggota Banggar DPRD Riau yang lain.‎ Menurutnya, berbagai persoalan yang melanda Riau tahun 2014 menjadi salah satu penyebab tingginya SiLPA Riau, termasuk mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. “Sebuah program misalnya sudah tertuang dalam APBD, kepala dinas yang lama ingin menjalankannya, tidak taunya ada pergantian kepala dinas yang baru, ternyata yang baru tidak mau menjalankan program itu. Ini menjadi sumber masalah juga,” urainya.

 

Ketua Komisi C DPRD Riau ini berharap, di tahun 2016 mendatang, hitungan SiLPA ‎Riau tidak terjadi kenaikan dari tahun ini. Seluruh SKPD diminta tingkatkan kinerjanya. (teu/rtc)