Foto: Int
Dari 1.000 Tower di Pekanbaru, Hanya 585 Mengantongi Izin
Sabtu, 13 Juni 2015|22:52:56 WIB
PEKANBARU (RR) - Pembahasan Ranperda Telekomunikasi (Tower) diminta terus digodok oleh kalangan Legislatif, terutama di Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait.
Dan dari data yang dihimpun oleh Komisi I dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan, diketahui tower yang mengantongi izin di Pekanbaru hanya 585 tower.
"Padahal yang berdiri saat ini lebih 1.000 tower. Itu diakui Distarubang saat kita rapat kerja kemarin," ungkap Anggota Komisi I Sri Rubianti.
Dijelaskannya, dari pertemuan itu juga diketahui bahwa pihak provider tidak ada yang memiliki tower melainkan mereka menyewa kepada penyedia menara telekomunikasi. Rata-rata pengusaha ini berkantor di Jakarta dan keberadaan tower mereka juga banyak yang fiktif.
"Terus jika ada masalah masyarakat mau mengadu kemana. Pening lah. Karena rata-rata tower dibangun tidak dengan izin warga," ujar Anggota Komisi I lainnya Tarmizi Akhmad.
Padahal, jelas Tarmizi bersama Sri, bahwa pembangunan tower seharusnya di radius 120 meter tidak boleh ada permukiman warga. "Jika tinggi tower 100 meter maka radiusnya yang tak boleh ada permukiman ditambah 20 meter, maka harus 120 meter," tuturnya.
Bahkan dari pengalaman yang dialami Tarmizi Akhmad sendiri, bahwa keberadaan tower ini sebenarnya sangat berbahaya bagi masyarakat setempat terutama yang ada di dalam radius. "Sudah berapa tv yang rusak di rumah saya karena ada tower di sana," ungkapnya.
Untuk tindak lanjutnya, maka Komisi I berencana akan memanggil pihak provider seperti Telkomsel dan pengusaha penyedia menara telekomunikasi.
"Kita rencanakan Jumat hari ini hearing dengan Aspensi (Asosiasi Penyedia Menara Telekomunikasi) dan Apsi (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi). Hari ini kita rapat dengan Satpol PP," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya Komisi I DPRD Kota Pekanbaru juga sudah memanggil Satpol PP untuk bekerjasama.(rr/mrn/hrc)
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
