Cerita Hidayat Tempuh 14 Jam Melalui Jalur Darat karena Kabut Asap

DUMAI (RRN) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengisahkan pengalamannya menempuh jalur darat selama 14 jam dari Dumai menuju Padang, Sumatera Barat, awal pekan ini, karena kabut asap. Ia harus menuju Padang terlebih dahulu karena tak ada pesawat dari Pekanbaru yang terbang ke Jakarta.
kabut asap di beberapa daerah di Indonesia memang sangat mengganggu aktivitas warga. Ia pun merasakan hal yang sama. Ia mengisahkan pengalaman saat melakukan sosialisasi 4 Pilar di Dumai pada pekan lalu. Rombongannya masih bisa masuk ke Pekan Baru lewat jalur udara karena hujan dua hari berturut-turut. Kabut asap saat itu berkurang.

Namun, ia tidak bisa kembali ke Jakarta melalui jalur udara pada hari Senin, karena kabut asap kembali pekat. "Tidak ada jaminan besok bisa terbang. Akhirnya saya pakai jalan darat ke Padang selama 14 jam. Jadi ini permasalahan yang memang seharusnya ada penyelesaian komprehensif karena ini masalah yang tidak sederhana," kata Hidayat.

Hidayat menilai, masalah kebakaran lahan tidak cukup diselesaikan dengan penegakan hukum. Menurut dia, pemerintah perlu membantu petani kecil untuk membuka lahan tanpa membakar. Hidayat mengatakan, perlu ada pembuktian bahwa kebakaran lahan selama ini karena sengaja dibakar untuk membuka lahan. Namun, ia mengakui bahwa membuka lahan dengan membakar memang jauh lebih murah dan cepat.

"Cara efektif murah meriah itu dengan dibakar. Menurut saya, pemerintah perlu melakukan pendekatan komprehensif. Jadi jangan hanya diurusi soal asap, soal apinya. Artinya sebab musabab kan mahalnya ongkos (buka lahan)," kata Hidayat di sela kunjungan kerjanya sebagai pimpinan MPR, di China, Kamis (17/9/2015).
Hidayat menyarankan agar pemerintah membantu petani kecil untuk membuka lahan. Misalnya, petani kecil diberikan anggaran, bisa lewat Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau Kementerian Sosial. 

"Tentu pemerintah perlu juga membantu bagaimana caranya sehingga para petani itu tidak merasa terbebani dengan biaya buka lahan itu. Bayangkan mereka hidupnya dari situ," kata Hidayat.

Namun di sisi lain, tambah Hidayat, perlu ada hukuman sangat berat terhadap korporasi yang sengaja membuka lahan dengan membakar. "Tapi kalaupun korporasi tidak melakukan (membakar lahan), tapi petani melakukan, kan sama saja. Jadi tidak hanya tegas saja, dalam arti menangkap, menghukum. Sementara masalah dasarnya tidak diatasi," kata Hidayat.

Politisi PKS itu juga berharap perusahaan membantu petani sekitar untuk membuka lahan. Misalnya, dengan memberikan anggaran lewat CSR atau peralatan. Seperti dikutip Kompas, kepolisian sudah menetapkan 140 tersangka, tujuh di antaranya petinggi perusahaan pada tingkat manajer dan direksi terkait kebakaran lahan. Saat bersamaan, penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyidik kasus di Sumatera dan Kalimantan.

Tujuh tersangka dari perusahaan adalah JLT dari PT BMH di Sumatera Selatan, P dari PT RPP di Sumsel, S dari PT RPS di Sumsel, FK dari PT LIH di Riau, S dari PT GAP di Kalimantan Tengah, GRN dari PT MBA di Kalteng, dan WD dari PT ASP di Kalteng. Polisi masih menyelidiki 20 perusahaan lain. Mereka dijerat Undang-Undang Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Kehutanan. Mereka juga diancam kurungan maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Polri juga menambah 682 personel—68 orang penyidik—untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 24 perusahaan diperiksa dan bisa dicabut konsesinya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah menangani sejumlah kasus, di antaranya 14 kasus diproses secara pidana dan 9 kasus perdata.

Soal pencabutan dan pembekuan izin konsesi juga disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Pihaknya masih menangani sejumlah kasus, di antaranya 14 kasus diproses secara pidana dan 9 kasus perdata. Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan penegakan hukum yang tegas dan berefek jera. "Jangan hanya menyasar rakyat biasa, tetapi juga harus tegas dan keras terhadap perusahaan yang menyuruh membakar," ujar Presiden. Seruan serupa disampaikan saat kunjungan di Doha, Qatar. (teu/kcm)