Sabtu, 12 September 2015|14:45:42 WIB
RADAR OPINI - Arah perjalanan awal kebangkitan nasional dipelopori Van Ophuijsen atau dikenal Boedi Oetomo didirikan oleh Dr. Soetomo dan digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Dr Wahidin Sudirohusodo, Beliau menghimpun beasiswa agar dapat memberikan pendidikan modern atau barat kepada golongan priyayi Jawa dengan mendirikan Studie Fonds atau Yayasan Beasiswa.
Sehingga terjadi hubungan linear antara kebangkitan nasional dengan bidang pendidikan seperti membudayakan membaca buku.
Kebangkitan nasional berawal dari kemampuan perilaku individu dan normatif ketatanegaraan Indonesia dalam mengaktualisasi pragmatis bangsa. Perilaku individu memiliki mobilitas yang dinamis untuk membangun suatu peradaban bangsa melalui membaca buku.
Dengan membaca buku, diharapkan dapat mengurangi angka buta huruf Indonesia. Menurut laporan United Nations Development Programme Report 2005,PBB mengatakan jumlah Angka melek huruf di Indonesia sebesar 90.0% penduduk Indonesia telah melek huruf.
Sedangkan normatif ketatanegaraan Indonesia menjadi kekuasaan dalam mengatur kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kemajuan pendidikan bagi masyarakat Indonesia, melalui fasilitas penunjang Buku (Perpustakaan nasional) guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan tanggal 17 mei yang diperingati hari buku nasional, diharapkan menjadi semangat baru untuk membuka cakrawala pengetahuan guna membangkitkan pembangunan nasional.
Dewasa ini, Perpustakaan di Indonesia terdiri atas 1 (satu) perpustakaan nasional, 2.583 perpustakaan umum, 117.000 perpustakaan sekolah dengan total koleksi 106 juta buku, 798 perpustakaan universitas, dan 326 perpustakaan khusus.
Dengan jumlah perpustakaan tahun 1999, memastikan bangsa Indonesia kembali membangun pembangunan nasional melalui budaya membaca buku.
Richard C. Anderson menegaskan budaya membaca buku memiliki nilai potensial bagi membuka wawasan tentang dunia dan menjalin kemajuan masyarakat, terutama Indonesia.
Oleh sebab itu, potensi budaya masyarakat untuk membaca buku harus menjadi pilar pembangunan nasional. Oleh karena itu, posisi pemerintah diharapkan Pro-aktif menjaga budaya tersebut dengan kebijakan umum yang sesuai dan mampu menjaga potensi tersebut.
Hemat penulis mengatakan bahwa upaya memperkuat kebijakan pemerintah tentang penggiat pustaka buku menjadi unsur utama dalam kebangkitan nasional.
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga