MBG: Sorotan Baru Kemitraan Digital dan Progres Infrastruktur SPPG Jelang Paruh Akhir 2025

Radarriaunet | Jakarta – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif strategis Pemerintahan Prabowo Subianto, kini memasuki fase baru dengan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur digital dan penguatan kemitraan sektor swasta. Setelah periode awal yang penuh dinamika, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan adanya kemajuan signifikan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan integrasi teknologi digital, yang diharapkan dapat mengatasi isu logistik dan tata kelola yang sempat menjadi sorotan.

1. Pembangunan SPPG Melebihi Ekspektasi, Target 30 Ribu Dapur di Depan Mata

Berbeda dengan laporan awal tahun, progres pembangunan fisik SPPG menunjukkan akselerasi yang luar biasa berkat dukungan lintas sektor. Data terbaru BGN per Oktober 2025 mengungkapkan bahwa 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berhasil dibangun dan dioperasikan, dari target nasional sebanyak 32 ribu unit. Ini merupakan lonjakan besar yang didorong oleh komitmen kerja sama dari berbagai pihak, termasuk instansi seperti Polri dan organisasi seperti Kadin Indonesia.

Kapolri, Jenderal Sigit, secara terpisah menegaskan komitmen untuk membangun 409 SPPG di lingkungan kepolisian, sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan. Sementara itu, Kadin Indonesia berjanji untuk menyumbang 1.000 titik SPPG. Kepala BGN, dalam konferensi pers, menyatakan optimisme bahwa dengan laju saat ini, target 25.000 SPPG akan tercapai pada November 2025, yang merupakan fondasi krusial untuk menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun.

2. Optimalisasi MBG Melalui Sentuhan Teknologi Digital dan Kemitraan Swasta

Untuk mengatasi masalah distribusi dan memastikan transparansi yang menjadi kelemahan di masa-masa awal, BGN gencar melibatkan teknologi digital dan memperluas kemitraan dengan sektor swasta.

• Sistem Pengadaan Digital: Proses pendaftaran dan penunjukan mitra penyedia makanan, yang sebagian besar adalah UMKM lokal, kini diwajibkan melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dan LPSE secara digital. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir praktik-praktik yang tidak transparan dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran..Aplikasi Pemantauan Gizi: Pemanfaatan teknologi juga diperkuat dengan peluncuran aplikasi mobile untuk memantau distribusi harian, kualitas menu, dan memberikan masukan langsung dari sekolah-sekolah. Sistem ini memungkinkan BGN dan otoritas terkait untuk melacak stok bahan baku lokal dan memantau ketaatan terhadap standar gizi, serta segera mendeteksi jika terjadi penyimpangan menu.
• Pelibatan UMKM Berbasis NIB: Program ini secara masif membuka peluang bagi usaha katering rumahan, warung makan lokal, dan BUMDes yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pergeseran fokus dari pengadaan terpusat ke pemberdayaan UMKM lokal secara digital ini diharapkan dapat memicu efek pengganda ekonomi (multiplier effect) di tingkat desa, alih-alih hanya berfokus pada serapan anggaran.

3. Dampak Nyata pada Kualitas SDM dan Angka Kehadiran Siswa

Meskipun isu keracunan di beberapa daerah sempat menimbulkan kekhawatiran, laporan uji coba di sejumlah sekolah menunjukkan dampak positif yang signifikan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kinerja pendidikan. Di SDN 03 Warungkiara, Sukabumi, misalnya, angka kehadiran siswa dilaporkan melonjak dari 70-80% menjadi 100% sejak MBG diterapkan.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan bahwa MBG adalah "investasi untuk masa depan bangsa" dan fondasi ketahanan nasional. Beliau menekankan pentingnya menu makanan yang terstandarisasi berdasarkan rekomendasi ahli gizi, mencakup sumber karbohidrat, protein tinggi, sayuran segar, dan buah-buahan lokal, untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Tantangan yang tersisa kini adalah memastikan standardisasi gizi dan higienitas di ribuan SPPG yang baru terbangun, sambil mempertahankan momentum percepatan pembangunan infrastruktur.

(Igo)