Blockchain Dinilai Bisa Jadi Fondasi Baru Transparansi Pemerintahan di Indonesia

RadarRiau.net | Jakarta – Perkembangan teknologi digital semakin membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu inovasi yang kini mendapat sorotan adalah teknologi blockchain, sebuah sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang diyakini mampu menghadirkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus keamanan data dalam tata kelola pemerintahan.

Blockchain, yang awalnya populer lewat penggunaan mata uang kripto, kini berkembang luas sebagai solusi di berbagai sektor. Dalam konteks pemerintahan, teknologi ini dapat berfungsi sebagai buku besar digital yang tidak bisa dimanipulasi. Setiap data atau transaksi yang masuk ke dalam jaringan blockchain akan tercatat secara permanen, diverifikasi oleh banyak pihak, dan sulit diubah tanpa jejak.

Pakar teknologi informasi menilai, ada beberapa bidang strategis di mana blockchain bisa memberi dampak signifikan:

1. Pemilu Digital (E-Voting)
Sistem pemungutan suara berbasis blockchain diyakini dapat mengurangi risiko kecurangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat proses rekapitulasi suara. Seluruh data pemilih dan hasil pemungutan suara akan tercatat secara transparan dan dapat diaudit secara real-time.

2. Identitas Digital Terpadu
Melalui blockchain, pemerintah bisa membangun identitas digital tunggal untuk setiap warga negara. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data pribadi yang lebih aman, sekaligus mencegah pemalsuan dokumen kependudukan.

3. Pajak dan Keuangan Negara
Penggunaan kontrak pintar (smart contract) pada sistem perpajakan dan keuangan negara dapat menekan celah praktik korupsi maupun penggelapan. Setiap transaksi tercatat otomatis, sehingga mengurangi potensi manipulasi data.

4. Pencatatan Aset dan Pertanahan
Blockchain juga dinilai efektif untuk mengatasi persoalan tumpang tindih sertifikat tanah dan kepemilikan aset. Dengan sistem digital terdesentralisasi, data kepemilikan akan tersimpan aman dan tidak bisa diubah sepihak.

Meski menjanjikan, penerapan blockchain di sektor publik tidak lepas dari tantangan. Infrastruktur teknologi yang belum merata, kebutuhan regulasi khusus, serta kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting yang harus disiapkan. Selain itu, aspek literasi digital masyarakat juga perlu diperkuat agar mereka bisa beradaptasi dengan sistem baru.

Sejumlah negara, seperti Estonia dan Singapura, sudah mulai memanfaatkan blockchain untuk urusan administrasi negara. Indonesia pun dinilai berpeluang mengikuti jejak tersebut, terutama untuk memperbaiki tata kelola data dan pelayanan publik.

"Blockchain bukan sekadar teknologi, tapi sebuah fondasi baru untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan dipercaya masyarakat," ujar seorang analis teknologi informasi di Jakarta.

Dengan arah pembangunan digital nasional yang terus dipacu, penerapan blockchain di pemerintahan bisa menjadi langkah strategis menuju transparansi dan efisiensi layanan publik di Indonesia.

[]