Tawuran dan Akal Sehat

RADARRIAUNET.COM: Dalam beberapa hari ini, sebagai orangtua dari anak yang bersekolah di salah satu SMPN di Depok, kami betulbe tul merasa tak nyaman. Pasalnya, untuk yang kesekian kali, sebagian pelajar sekolah tersebut terlibat tawuran yang bisa saja merenggut nyawa. Bahkan, di sekolah lain, Januari tahun ini, sudah jatuh korban jiwa.

Percakapan di grup media sosial orangtua murid membuat saya lebih khawatir. Selain asumtif dan bumbu yang berlebihan, ada juga kutipan aneh dari pihak sekolah. Salah satunya, seorang guru justru menyalahkan orangtua yang dianggap gagal mendidik anak di rumah tangga mereka

Pada bulan ke-8, anak saya bersekolah di sana. Februari 2020 ini, apa yang disampaikan guru tersebut, kesimpulan saya tentang pengelolaan para murid secara keseluruhan serta aspek-aspek pendidikan lainnya tak lebih dari puncak kecil dari sebuah gunung es yang besar.

Sistem dan pengelolaan pendidikan di sekolah tersebut bersifat tipikal, jamak seperti halnya ribuan sekolah negeri maupun swasta lain yangsemata-mata bersandar pada standardisasi administratifbirokratis.

Administratif birokratis

Sekolah-sekolah yang administratif-birokratis, pada dasarnya berasumsi bahwa penyelenggaraan pendidikan tak lebih dari berbagai upaya pemenuhan semua standar minimal pendidikan dan kependidikan di atas kertas. Keterpenuhan itu sendiri bertujuan 'mengamankan' sekolah di mata para birokrat pendidikan, yang mewujud dalam nilai akreditasi yang tinggi.

Kehormatan, prestasi, dan ke berlanjutan sekolah bergan tung pada nilai tersebut. Demikian juga dengan nasib kepala sekolah, guru-guru, dan tenaga kependidikan. Tak mengherankan jika setiap kali masa akreditasi datang, semua sumber daya dikerahkan supaya semua standar terpe nuhi.

Demikian juga untuk melancarkan urusan administrasi dan birokrasi, setiap kali pengawas sekolah atau pejabat berkunjung, sekolah akan melakukan apa pun yang mungkin supaya tamu-tamu 'maha mulia' itu senang. Bahkan, ka lau perlu, jam-jam belajar di korbankan

Kebajikan keguruan, yang semestinya menjadi basis bekerja bagi setiap guru, menjadi sangat individualistis dalam sistem yang administratif-birokratis. Artinya, alih-alih sebagai sebuah kualitas kolektif yang memiliki daya ubah, ke bajikan keguruan sematama ta tergantung pada kualitas kepribadian guru secara individual

Dalam logika ini pula, negativitas dari mentalitas birokrat dalam dunia pendidikan bisa dipahami. Ketika birokrasi semestinya menjadi sistem yang memungkinkan keterkelolaan kebijakan publik, birokrasi yang korup justru menjadikan kebijakan publik sebagai ladang penghasilan utama bagi para birokrat yang mengelolanya.

Di sini, sebagai contoh, berlaku logika dan tradisi proyek. Bukannya bermuara pada kebajikan sebesar-besarnya bagi publik yang dalam konteks ini secara khusus ialah murid-murid, sebuah kebijakan publik pendidikan justru direkayasa sedemikian rupa supaya memberikan keuntungan sebesarbesarnya bagi pengelolanya.

Pertanggungjawaban ialah perkara administratif dan aspek moral diselesaikan dalam pengemasan proyek supaya terlihat bagus dan bermanfaat. Alhasil, proses aktivitas harian yang administratif dan birokratis itu tak berdampak pedagogis secara kuat, baik bagi murid-murid maupun para guru, justru yang terlahir ialah kesadaran palsu; kebiasaan basa-basi, kepura-puraan, serta kekeringan spiritualitas.

Ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh murid pun dikuantifi kasi secara pro sedural-formalistik. Dalam bahasa lain, dampak bagi murid-murid dalam sistem pendidikan yang administratif-birokratis ialah keterdidikan semu.

Artinya, alih-alih menjadi subjek yang difasilitasi sekolah supaya bertumbuh dan berkembang secara manusiawi, mereka justru dikondisikan untuk menjadi manusia kertas. Belajar ialah proses penguasaan kertas dan hasil belajar juga diterakan dalam lembar-lembar kertas

Oleh karena itu, tujuan akhir dari bersekolah ialah di perolehnya selembar ijazah atau surat kelulusan yang bisa digunakan untuk bersekolah di tingkat yang lebih tinggi atau mencari kerja.

Supaya dokumen administratif ini bisa dimiliki, murid-murid dan orangtua harus mengikuti prosedur-prosedur yang birokratis. Kegagalan prosedural berarti kegagalan pendi dikan, kecuali jika murid atau orangtua bersangkutan bersedia menempuh jalur tak resmi.

Akal sehat

Dalam konteks berulangnya perkelahian dan tawuran pelajar, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya terkait sekolah, sistem pendidikan yang administratif-birokratis tak akan pernah menyelesai kan perkara.

Itu karena, penyele saian masalahnya tak bisa direduksi dengan kuantifi kasi kualitas sekolah yang dilakukan seperti menjawab soal-soal pilihan ganda dalam sebuah ujian akhir. Pendidikan sejatinya ialah fasilitasi pertumbuhan akal sehat supaya bisa dipakai murid-murid dalam kehidupan nyata.

Akan tetapi, akal sehat akan tumbuh dalam proses pendidikan yang indoktrinatif dan berbasis hafalan. Indoktrinasi merupakan proses me mesinkan manusia supaya patuh sesuai kebutuhan tertentu ke tika menghafal ialah lebih sebagai upaya memasukkan dan menyimpan informasi dalam memori manusia.

Akal sehat bukan pula sema cam organ fisik yang bisa dicangkokkan. Sebaliknya, akal sehat ialah kualitas yang tumbuh dan berkembang mewujud dalam suatu proses kon struksi pengetahuan dan pengalaman yang bermakna, intens, dan mencerahkan.

Dalam fasilitasi pendidikan yang baik, akal sehat tak tumbuh dan berkembang dalam sebuah ruang kosong. Di samping memerlukan bahasa sebagai medium pertumbuhan dan perkembangannya, akal sehat memerlukan prosesdia lektis dalam sebuah konteks kehidupan yang riil atau simulatif.

Itu sebabnya, sebagai contoh, dalam berbagai praktikpendidikan alternatif dewasa ini, kegiatan belajar dengan menginap di suatu tempat tertentu (homestay program), wisata belajar, magang, atau menjadi sukarelawan dilakukan.

Konsep-konsep ini, jika di jalankan dalam koridor yang benar, hakikinya ialah demi pertumbuhan akal sehat dalam kegiatan langsung dalam kawah candradimuka dunia nyata.

Ragam kegiatan pembelajaran alternatif ini tentu saja sudah dijalankan hampir semua sekolah. Bahkan, manajemen sekolah dan guru-guru biasa nya antusias dalam menyam but kegiatan-kegiatan semacam ini.

Hanya saja, sesuai pengalaman panjang sebagai guru dan orangtua murid, antusiasme tersebut sering kali salah kaprah dan kualitas pedagogis dari setiap program amat mudah diabaikan.

Sesuai logika mentalitas proyek, antusiasme dalam penyelenggaraan kegiatan pem - belajaran alternatif tak bisa dilepaskan dari implikasi pembiayaan, yang jika diselenggarakan tanpa akuntabilitas moral akan menjadi ladang penghasilan tambahan.

Demikian juga ketika akuntabilitas pedagogis dari pengelola rendah, kualitas pembelajaran yang semestinya demi pertumbuhan akan sehat murid bisa menjadi kegiatan pariwisata yang tak bernilai edukatif.

Sebagai penutup, upaya menyelesaikan persoalan perkelahian, tawuran atau kekerasan di dunia pendidikan berupa penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan yang formalistis juga tak akan mem beri hasil.

Dalam konteks muridmurid muslim, misalnya, kegiatan mengaji atau membaca asmaulhusna yang digagas oleh para birokrat di wi layah tertentu, yang dilaksa nakan di awal atau akhir jam pelajaran di sekolah pada dasarnya sangat asumtif.

Agama bukanlah alat yang sakti dalam logika sederhana kemukjizatan. Akal sehat, dalam ajaran agama apa pun, ialah kualitas yang tumbuh dan berkembang karena proses membangun pemahaman atas dasar konstruksi pengalaman lahiriah dan batiniah.

Oleh karena itu, jika agama hendak dipakai, kegiatan-kegiatan ritual harus seiring de ngan proses pendidikan yang dialogis-komunikatif danberbasis dunia nyata.

RR/MI