Gerakan Melawan Asap, Pendemo Soroti Kongkalikong Pengusaha, Pemerintah dan Penegak Hukum

PEKANBARU  (RRN) - Ratusan massa tergabung dalam Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap, demonstrasi di depan kantor gubernur. Mereka terdiri dari gabungan berbagai gabungan organisasi diantaranya KAMMI, Hippmih, BEM Unri, IPMKS, GMPKS, Himarohu, Walhi, Green Peec serta KNPI. Demo aksi yang dipimpin oleh Rendi Perdana meminta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau

Arsyadjuliandi Rachman agar tegas dan cepat dalam menuntaskan persoalan asap di Riau. Massa meminta, jika memang tidak mampu menanggulanginya, diminta mundur agar diganti yang lebih cekatan. "Kalau memang tidak mampu, lebih baik mundur saja sebagai gubernur," kata pendemo saat berorasi, Rabu (9/9/15).

Berbagai tuntutan disampaikan dalam aksi ini. Mulai mencabut izin perusahaan yang dinilai dengan sengaja membakar lahan dengan tujuan kepentingan pribadi dengan mengorbankan jutaan masyarakat Riau. Tidak itu saja, massa juga meminta kepada penegak hukum tidak lelet dalam penindakan para pembakar lahan dan hutan. Sikap tegas tersebut menurut massa yang belum dimiliki tanpa adanya kepentingan lain.
Selain itu, massa juga menyoroti kongkalikong antara pengusaha, pemerintah dan penegak hukum. Sementara masyarakat Riau hanya mendapatkan asap yang terus terjadi sejak 18 tahun terakhir. Berikut tujuh tuntutan yang disampaikan pendemo:

1. Stop monopoli penguasaan lahan dan lahan gambut di Riau.
2. Menindak tegas dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan.
3. Melakukan audit, evaluasi dan revisi terhadap izin-izin pemanfaatan lahan oleh perusahaan.
4. Membasahi lahan gambut.
5. Memberikan kompensasi kesehatan akibat asap bagi rakyat Riau gratis tanpa syarat.
6. Segera untuk melakukan evakuasi rakyat Riau korban bencana asap yang telaj sampai pada level bahaya.
7. Cabut izin perusahaan HTI dan perkebunan sawit pembakar hutan dan lahan Riau. (teu/rtc)