Mahfud MD Sampaikan Protes Soal Uighur ke Dubes China

RADARRIAUNET.COM: Menko Polhukam Mahfud MD telah menanyakan secara langsung dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur kepada Dubes China Xiao Qian. Dalam pertemuan yang digelar Kamis itu, Mahfud juga menyampaikan protes masyarakat Indonesia terhadap kondisi Muslim Uighur di Xinjiang kepada Xiao.

“Saya sudah bicara dengan dubes China tentang Uighur. Saya tanya tentang Uighur. Orang Indonesia banyak bertanya, banyak protes,” kata Mahfud saat ditemui di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

Dilnsir dari laman Kumparan, pada saat itu, Mahfud juga meminta penjelasan kepada Dubes China. Ia bertanya, di China banyak sekali orang Islam, tapi mengapa hanya Muslim Uighur saja yang bermasalah?

“Di China banyak sekali orang Islam, enggak apa-apa, kecuali Uighur. Karena Uighur mempunyai agenda sendiri di luar kerangka negara, ya separatis lah istilahnya,” tutur Mahfud.

Mahfud menambahkan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan berbagai upaya untuk ikut terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Tak hanya melalui metode konfrontasi, menurut Mahfud, Indonesia juga mencari jalan tengah menggunakan pendekatan lunak.

“Uighur sudah ditangani oleh menteri luar negeri melalui diplomasi, soft diplomacy. Kita tidak ikut mencampuri kita melihat secara objektif,” ujar Mahfud.

“Kedua, sudah ada utusan majelis ulama yang di luar negara. NU, Muhammadiyah sudah ngirim orang ke sana,” tutup Mahfud.

TPF Internasional

Terpisah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin) menyoroti pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Ia mengusulkan agar dibentuk tim pencari fakta internasional untuk mengetahui kebenaran kabar tersebut.

"Kalau saya sudah lah, kalau mau coba lah bentuk tim pencari fakta internasional melibatkan banyak pihak, lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi jangan kemudian ke sana, diatur seolah-olah tidak ada," kata Din di Jakarta, dilansir dari Republika.co, Kamis (19/12).

Kendati demikian, Din meyakini ada pelanggaran terhadap kemanusiaan Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Ia juga meminta agar pemerintah ikut bersuara terkait hal itu.

"Pemerintah Indonesia menurut saran saya bersuara lah seperti yang saya rasakan itu. Karena orang lain pun (negara lain) kalau ada pelanggaran HAM juga teriak-teriak," ujarnya.

Ia berharap Indonesia bisa bersikap proporsional dalam melihat kasus Uighur. Dia meminta agar tidak terjadi keberpihakan Indonesia terhadap negara tertentu membuat Indonesia tak berani bersuara.

"Bukan karena itu Islam, tapi karena manusia. Kita harus menjaga harkat dan martabat Indonesia," ucapnya.

Sementara itu pada bagian lain diberitakan pula, Ormas Hidayatullah menyampaikan pernyataan sikap terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa kaum Muslimin Uighur.

Pernyataan sikap itu dikemukakan Ketua Umum DPP Hidayatullah, Dr Nashirul Haq Lc, MA pada penutupan Rakernas Hidayatullah di Jakarta, Kamis (19/12).

“Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas tragedi kemanusiaan tersebut. Kami mendesak kepada pemerintah Indonesia agar segera melakukan upaya-upaya diplomatik kepada pemerintah China agar tragedi tersebut segera dihentikan,” kata Nashirul Haq saat membacakan pernyataan sikap, seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.

Ia juga menyatakan, Hidayatullah telah menggalang dana untuk Muslim Uighur. “Hidayatullah sendiri, melalui Baitul Mal Hidayatullah, telah melakukan penggalangan dana untuk disalurkan kepada kaum Muslim yang terzalimi di Propinsi Xinjiang tersebut,” ujarnya.

Menurut Hidayatullah, peristiwa penahanan sekitar satu juta Muslimin Uighur di kamp-kamp interniran di Turkistan Timur (kini disebut Xinjiang), menorehkan luka mendalam di tubuh kaum Muslim di seluruh dunia.

Terlebih lagi, kata dia, sejumlah media di dalam dan di luar negeri mengabarkan dugaan kuat adanya penyiksaan di kamp-kamp penahanan tersebut. Jika ini benar maka Pemerintah China bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Apa pun dalihnya, ini tak dibenarkan.

Sehubungan dengan itu maka kami, Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas tragedi kemanusiaan tersebut. Kami mendesak kepada pemerintah Indonesia agar segera melakukan upaya-upaya diplomatik kepada pemerintah China agar tragedi tersebut segera dihentikan.

RR/kum/rep/zet