AS Tolak Usul China-Rusia Cabut Larangan Ekspor Korut

RADARRIAUNET.COM: Amerika Serikat menolak usul China dan Rusia yang mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mencabut sanksi larangan ekspor terhadap Korea Utara.

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri AS, usul itu terlalu dini dan Korea Utara dalam beberapa waktu belakangan melontarkan sejumlah ancaman dan provokasi serta menolak menemui perwakilan AS untuk melakukan perundingan pelucutan senjata nuklir,menyitat dari CNNI Rabu (18/12/2019).

"Presiden Donald Trump tetap berkomitmen untuk melanjutkan perundingan untuk mencapai tujuan, tetapi kami tidak bisa melakukan itu seorang diri," demikian isi pernyataan Kemenlu AS.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, menyatakan sebenarnya usulan itu diharapkan menjadi pesan bagi seluruh negara anggota DK PBB bahwa ketegangan di Semenanjung Korea harus segera diakhiri supaya tidak terjadi konfrontasi.

"Kita tidak bisa mengharapkan satu pihak bersusah payah dan yang lainnya hanya diam. Kita perlu kedua belah pihak untuk saling bertemu dan berdialog untuk membangun kepercayaan," kata Zhang.

Zhang cemas jika sampai akhir Desember ini tidak tercapai kesepakatan antara Korut dan AS, maka situasi di Semenanjung Korea bisa memburuk.

Rancangan resolusi pencabutan sanksi itu sudah dikirim sejak Senin (16/12) kepada seluruh negara anggota DK PBB. China dan Rusia beralasan DK PBB harus mencabut sanksi tersebut demi meningkatkan taraf hidup warga sipil Korut.

Kedua negara itu juga meminta DK PBB mencabut sanksi yang melarang warga Korut bekerja di luar negeri dan kewajiban mengembalikan seluruh pendapatan dari para warga mereka yang menjadi pekerja migran pada 22 Desember.

Larangan itu diberlakukan sejak dua tahun lalu dengan alasan uang yang didapatkan dari bisnis dan sekitar 100 ribu pekerja migran asal Korut di luar negeri digunakan untuk mendukung program senjata nuklir dan rudal balistik.

China dan Rusia mengajukan usulan itu sebelum tenggat yang ditetapkan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, terkait perundingan pencabutan sanksi dan pelucutan senjata nuklir dengan Amerika Serikat berakhir pada Desember ini.

Di dalam rancangan itu disebutkan China dan Rusia mendukung dialog antara AS dan Korut dan meminta seluruh pihak yang terkait untuk meredam ketegangan militer di Semenanjung Korea. Selain itu, mereka menyarankan kedua belah pihak menyetujui perjanjian damai untuk mengakhiri Perang Korea pada 1950 sampai 1953.

Selain itu, China dan Rusia mendesak DK PBB kembali menghidupkan 'dialog enam pihak' terkait pencabutan sanksi dan denuklirisasi Korut. Proses itu dimulai pada 2003 dengan melibatkan China, Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat.

Korut sebenarnya sudah sepakat akan menghentikan program senjata nuklir dengan imbalan proses keamanan, pencabutan sanksi ekonomi dan jaminan ketahanan energi. Akan tetapi, Korut menolak usulan AS untuk melakukan verifikasi terlebih dulu yang mengakibatkan proses terhenti pada Desember 2008.

Perundingan antara Kim Jong-un dan Presiden AS, Donald Trump, di Singapura serta Vietnam dilanjutkan dengan pertemuan juru runding kedua negara di Swedia tetap tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Bahkan, Korut tercatat sudah 13 kali melakukan uji coba rudal balistik dan rudal jarak jauh sejak Mei lalu. Hal itu diduga dilakukan untuk menekan AS supaya kembali ke meja perundingan.

RR/DRS/CNNI