Diwarnai Polemik, Ahok Akhirnya Komut Pertamina

RADARRIAUNET.COM: Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjabat Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina. "Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11).

"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," lanjut dia.

Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina. "Juga ada Direktur Keuangan (Pertamina) yang baru, Ibu Emma dari yang sebelumnya Dirut PT Telkomsel," lanjut Erick.

Rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) menuai pro dan kontra. Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih. 

Sehubungan dengan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjabat Komisaris Utama Pertamina tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Ahok tak harus mundur."Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan UU BUMN, maka Pak Ahok tidak masuk kategori sebagai pimpinan dewan, pimpinan partai. Dengan demikian, tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan UU dan PDI Perjuangan mempunyai pengalaman dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan," kata Hasto dilansir detik.com, Jumat (22/11).

Hasto kemudian menceritakan pengalaman PDIP dalam mengelola negara selama masa pemerintahan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, pengelolaan negara saat itu berjalan baik.

"Pada 2001-2004, Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai presiden, saat itu rakyat mencatat bagaimana kepentingan partai dan kepentingan dalam pengelolaan negara. Itu dipisahkan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di mana saat itu skala prioritas adalah menyelesaikan krisis multidimensi. Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara, bukan untuk orang perorangan. Demikian pula di dalam pengelolaan BUMN itu sendiri," ucap Hasto.

"BUMN ditujukan untuk mencapai tujuan negara karena itulah tidak boleh ada intervensi kepentingan politik praktis di dalam BUMN tersebut," tegas dia.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut PDIP bakal memberikan teladan. Dia lalu bericara soal pernyataan Ahok siap menerima tanggung jawab di BUMN."Ya nggak apa-apa (Ahok mundur), itu kan untuk memenuhi. Jangan PDIP ngomong aturan, tapi tidak taat aturan, nggak boleh. Kita harus beri contoh. Kita sekarang sebagai partai pemenang pemilu harus beri contoh teladan toh," kata Komarudin Watubun kepada wartawan.

"Saya kira pernyataan Ahok kan sudah jelas kan beberapa waktu lalu kalau untuk kepentingan rakyat dia siap untuk menerima tanggung jawab itu. Jadi kader2 kita siap mengabdi di mana saja," ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP itu.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menyatakan semua komisaris di BUMN harus mundur dari partai. "Semua komisaris di BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai," ujar Erick di Jakarta, Jumat (22/11).

RR/kps/dtc/zet