Ahok dan Chandra Hamzah Bersihkan BUMN dari "Sarang Koruptor"

RADARRIAUNET.COM: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dipastikan merekrut Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah. Keduanya kemungkinan bakal ditempatkan di salah satu perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Keduanya baik Ahok maupun Chandra Hamzah, selama ini memang dikenal aktif sebagai sosok anti korupsi di Tanah Air. Sehubungan dengan itulah, kuat dugaan Ahok dan Chandra mendapat tugas khusus untuk melakukan bersih-bersih lingkungan BUMN yang selama ini justru terkesan sebagai "sarang korupsi".

Sebab, berdasarkan catatan Harian Radar Riau selam kurun waktu beberapa bulan terakhir, sejumlah petinggi perusahaan plat merah tersebut justru tersandung kasus di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, beberapa di antaranya justru terciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Menanggapi penunjukan Ahok dan Chandra untuk menjadi petinggi BUMN oleh Menteri BUMN Erick Thohir tersebut, Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah berpendapat, dipilihnya kedua sosok tersebut ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi di BUMN.

"Gini, yang saya lihat kok sepertinya kalau kita lihat dari sosok Ahok, sosok mantan KPK, ini memangnya BUMN ini sarang koruptor apa? Ini perlu harus ada kejelasan," kata dia seperti dilansir dari detikcom, Jakarta, Senin (19/11).

Ahok dan Chandra yang dipilih oleh Erick, menurutnya mengesankan bahwa ada sesuatu yang buruk di BUMN sehingga perlu orang-orang yang dianggap keras.Namun dia belum bisa menyimpulkan karena Erick Thohir sendiri belum pernah menjabarkan arah kepemimpinannya ke depan seperti apa, penilaiannya terhadap BUMN seperti apa.Jika itu sudah diketahui, maka bisa ditarik benang merah antara strategi yang sedang dibangun dengan pilihan-pilihan orang yang akan ditempatkan di BUMN.

"Saya kira ini yang perlu dikonfirmasi dari Pak Erick Thohir sebenarnya mau dibawa ke mana BUMN ya, dan kemudian kenapa memerlukan orang-orang yang tanda kutip misalnya garis keras kan. Karena BUMN itu harus disadari posisi pentingnya akan seperti apa," jelasnya.

Di sisi lain dia juga tidak bisa menyimpulkan apakah korupsi di BUMN memang sebegitu mengkhawatirkannya."Saya tidak mengatakan itu, saya belum tahu pandangan Pak Erick Thohir sendiri terhadap BUMN itu seperti apa," tambahnya.

Bernuansa politis

Terpisah Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman menilai Menteri BUMN Erick Thohir tak perlu risau dengan adanya penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama dari serikat pekerja Pertamina. Menurut dia, Serikat Pekerja tidak memiliki yang alasan masuk akal menolak Ahok menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama Pertamina. Penolakan itu lebih karena alasan politis dan takut jika Ahok akan bersih-bersih di Pertamina.

“Alasannya sangat politis menolak karena Ahok bahasanya kasar dan bikin heboh di Pertamina. Alasan seperti ini yang selalu dipakai para penolak Ahok, bahasanya yang cenderung kasar dan keras selalu diangkat agar mempengaruhi opini publik,” ujar Ferdy dikutip dari detik.com, Selasa.

Ferdy menambahkan, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok kerap marah-marah karena birokratnya tak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan banyak koruptor.

Bahasa yang keras adalah cara Ahok melawan politisi korup yang sering bermain-main dengan anggaran negara dan tak memberikan layanan prima kepada masyarakat. Menurut dia, kehebohan Ahok di DKI-Jakarta tidak pernah membuat pasar merespons negatif. Saat ini IHSG sentimennya negatif, karena kondisi global belum kondusif.

"Ahok itu paham aturan, setiap kebijakan yang diambil di DKI-Jakarta selalu mengikuti aturan. Jika ditempatkan menjadi Direktur Utama Pertamina saya kira Ahok akan sangat paham di mana dia akan diam dan kapan dia akan berbicara lantang. Ketika terkait masalah korporasi dan strategi bisnis, saya kira Ahok akan menjaga cara bicara, jangan sampai strategi bisnisnya diketahui lawan bisnisnya,” kata Ferdy.

Sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar membenarkan telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina. Dikutip dari Tribunnews.com, dalam spanduk tersebut tertulis beberapa tuntutan, di antaranya Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh.

Pangkas jabatan di BUMN

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memangkas empat jabatan deputi di kementeriannya. Di era Rini Soemarno, jabatan deputi diisi oleh tujuh orang. Nantinya, Erick akan memangkasnya menjadi hanya tiga orang.

“Alhamdulillah, saya dan kedua Wakil Menteri sudah bertemu dengan semua Pejabat Eselon I secara langsung dan menjelaskan mengenai restrukturisasi ini,” ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11).

Erick menjelaskan, hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat gerak dalam membangun bangsa ini. Atas dasar itu efisiensi birokrasi sudah saatnya dilakukan.Penyederhanaan birokrasi ini sudah dicanangkan Presiden Jokowi dalam pidato pelantikan Presiden 2019-2024 yang disampaikan di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Saya akan berupaya sedemikan rupa agar mereka yang ada di dalam lingkungan BUMN, baik di Kementerian maupun di unit usaha, adalah orang-orang dengan akhlak yang baik," terang Erick.

"Berarti memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat. Mereka yang sudah berkeringat dan masih mau berkeringat dan memiliki akhlak yang baik, juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi negeri ini, di sini. Yang penting, akhlaknya baik," imbuhnya.

RR/dtc/zet