M Taufik Sebut PSI Tak Berpengaruh soal Tolak APBD DKI

RADARRIAUNET.COM: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sempat mengancam tidak akan menyetujui APBD DKI 2020 jika dalam prosesnya tidak terbuka dan transparan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengatakan bahwa ancaman PSI tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pengesahan anggaran."Enggak ngaruh, enggak ada ngaruhnya mau dia enggak setuju juga," kata Taufik.

Menurut Taufik, menolak anggaran adalah hak PSI. Namun, jalan tidaknya suatu anggaran tetap akan diputuskan dalam satu musyawarah di DPRD DKI Jakarta. Terlebih, kata Taufik, jumlah PSI sedikit dibandingkan banyaknya anggota dan fraksi di DPRD DKI,menyitat dari CNNI Jumat (15/11/2019).

"Kalau dia enggak setuju, APBD kan tetap jalan kalau disepakati bersama. Lagipula mereka sedikit kok," ungkap Taufik.

Kendati begitu, Taufik tetap menyarankan PSI untuk bisa menyuarakan penolakannya di forum, bukan di depan media. Hal itu menurut Taufik jauh lebih elegan dan menyampaikan alasan yang raional."Ya enggak ada mesti di dalam rapat. Suruh ngomong di rapat dan keluarkan argumentasi di rapat gitu loh, ya kalau enggak setuju kenapa ngomongnya ke media?" ungkap dia.

Terakhir, Taufik mengingatkan harusnya ada konsekwensi yang diterima PSI ketika tidak menyetujui anggaran. Ia meminta agar PSI bertanggungjawab atas pilihan penolakan tersebut."Kalau konsekwensi enggak setuju anggaran gimana dong? Ya, menurut saya agak aneh saja yah. Kalau manggung monggo yang elegan enggak setuju itu di dalam bukan di luar. Enggak ada pengaruh," tutup dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PSI M Idris penolakan diambil PSI jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak membuka seluruh komponen anggaran."PSI tidak akan ketok anggaran jika mata kegiatan tidak dibahas secara mendalam tajam dan transparan dengan benar-benar," kata Idris di DPRD DKI, Rabu (30/10).

Idris menjelaskan bahwa sampai kini Anies masih menutup-nutupi anggaran secara rinci dari publik. Ketertutupan tersebut tercermin dari tidak diunggahnya anggaran secara detail di apbd.jakarta.go.id.

Menurutnya, masyarakat perlu tahu proses penganggaran dari awal sampai akhir."Bukan masalah final atau tidak final. Melainkan harus terlibat dalam prosesnya. Fraksi PSI meminta mengunggah dokumennya," tegas dia.

RR/DRS/CNNI