Singapura Pahami RI Ingin Awasi Wilayah Udara Sendiri

RADARRIAUNET.COM: Isu Flight Information Region (FIR) turut dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Jokowi mengatakan, RI menerima kerangka kerja untuk negosiasi FIR yang disepakati kedua negara.

"Indonesia menghormati posisi Singapura yang memahami keinginan Indonesia untuk mengawasi wilayah udara kami sendiri," kata Jokowi dalam pernyataan bersama di The Istana, Singapura, Selasa (8/10).

Tim Teknis Indonesia, jelas Jokowi, telah memulai negosiasi mengenai FIR. "Kami mendorong negosiasi secara cepat untuk mencapai hasil yang konkret," ujarnya.
Pada awal pernyataannya, Jokowi mengaku merasa terhormat dalam pertemuan kembali dengan Lee. Selain itu, lanjut Jokowi, Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk memperpanjang pengaturan manajemen likuiditas bilateral atau perjanjian REPO.

Jokowi juga menyambut tindak lanjut dari pertemuan kepala negara tahun lalu termasuk meningkatnya investasi di Kendal Industrial Park, pengembangan Nongsa Digital Park, dan dukungan pengembangan ekonomi Singapura untuk pembukaan operasi megatron di Batam.

"Kami juga sepakat untuk mendorong finalisasi yang cepat untuk ratifikasi investasi bilateral yang ditandatangani tahun lalu. Dengan infrastruktur, Indonesia menawarkan Singapura untuk membiayai pembangunan beberapa proyek infrastruktur di Makassar, proyek lintasan kereta api di Pare-Pare, lapangan udara di Labuan Bajo," tutur Jokowi.

Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam pendidikan kejuruan (vokasi) yang beroperasi di Politeknik Kendal, pelatihan untuk pemagang dan penggalangan dana inisiasi.

"Yang terakhir, pada digital ekonomi kita sepakat untuk meningkatkan kerja sama pada e-commerce, fintech, beta service, pengembangan dari teknopark dan inovasi regional," kata Jokowi.
Delegasi Indonesia yang hadir antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Setelah pernyataan pers bersama, acara dilanjutkan sesi santap malam.

TNI AU siap

Isu Flight Information Region (FIR) dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong. TNI AU menyatakan akan menjalankan apapun hasil dari negosiasi terkait FIR.

"Kalau TNI AU apa yang diputuskan pemerintah, akan kita laksanakan cuma kita beri saran. Bahwa FIR tak hanya terkait lalu lintas penerbangan. Tapi juga ada kedaulatan Indonesia yang juga harus kita kelola," kata Kadispenau, Marsma Fajar Adriyanto, kepada awak media, Rabu (9/10).
FIR merupakan hak atas pengelolaan wilayah ruang udara sebuah negara. Dan diketahui, sejak 1946, Singapura menguasai sekitar 100 mil laut (1.825 kilometer) wilayah udara Indonesia yang melingkupi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Natuna, Serawak dan Semenanjung Malaka.
Kondisi ini membuat pesawat Indonesia mesti melapor ke otoritas Singapura bila melewati wilayah tersebut. Fajar mengatakan hal ini tentu akan mempersulit ketika TNI akan melakukan operasi udara.

"Misal begini, kalau ada pesawat kita mau ke Natuna itu harus lapor ke Singapura. Tapi kalau itu dimiliki Indonesia kita kan tak perlu lapor Singapura," tuturnya.
"Kalau untuk keperluan lalu lintas udara, oke. Tapi kalau operasi militer? Jadi kita report ke dia. Jadi dari sisi itulah kita menyampaikan, bahwa sebaiknya FIR kita yang mengelola, bukan merebut ya," sambung Fajar.

Dia mengatakan Indonesia sudah mempunyai perlengkapan dan alat yang memadai untuk mengelola FIR yang masih dikelola Singapura. Radar yang dipunya Indonesia sudah mencakup wilayah tersebut.

"Kita ada radar. Radar militer ini ada di Natuna, Tanjung Pinang, Dumai. Itu terkover semua. Sama ada lagi, menyentuh sedikit di Lhokseumawe di sebelah atas. Itu sudah mencakup sebetulnya. Radar sipil juga ada, milik Kemenhub. Kita sudah lengkap untuk radar pengamatan udara. Pusatnya di Kohanudnas, Kosek I dan Kosek III," bebernya.

Fajar mengatakan jika seluruh FIR sudah dikelola Indonesia, akan membuat usaha menjaga kedaulatan lebih baik karena tak perlu melapor ke Singapura bila melintasi kawasan tersebut.

"Ya (usaha jaga kedaulatan) semakin baik karena tidak perlu report ke luar negeri. Masa di luar negeri kita harus report ke luar negeri. Untuk ke sana jalannya panjang, menyiapkan SDM dan sumber daya lain termasuk alat SAR. Karena kalau ada kejadian di situ, dibebankan kepada Indonesia sebagai pengelola," ungkap dia.

RR/dtc/zet