Bupati Inhil Sampaikan Permasalahan Kelapa pada Kepala Staf Presiden RI

Jakarta: Bupati Indragiri Hilir HM Wardan mewakili Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK) mengharapkan permasalahan anjlok harga kelapa di Indonesia menjadi perhatian pemerintah pusat.

Penegasan ini disampaikan langsung Bupati Inhil HM Wardan kepada Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Jenderal (Purn) Moeldoko digelar pertemuan bersama pengurus KOPEK, Jumat (21/6/19) di Ruang Rapat Utama Kantor Staf Presiden Gedung Binagraha Lantai 2 Jalan Veteran III Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan ini, HM Wardan didampingi oleh Sekretaris Daerah H Said Syarifuddin dan beberapa pejabat Pemkab Inhil terkait lainnya dan para pengurus dan anggota KOPEK lainnya.

"Dalam pertemuan tadi, saya mewakili Ketua (KOPEK) yang sedang Umroh, menyampaikan itu secara langsung pada pak Moeldoko terkait akan kondisi perkelapaan secara nasional, khususnya di Kabupaten Inhil," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, diterangkan ia menyampaikan secara lengkap tentang potensi perkelapaan di Indonesia, namun saat ini sebagian besar daerah perkebunan kelapa tersebut dalam kondisi rusak dan sudah tidak produktif lagi.

Termasuk mengenai kondisi Trio Tata Air terdiri dari tanggul mekanik, manual dan pintu klep yang perlu dibenahi. Beliau meyakini ada program penyelamatan kebun kelapa melalui pola pembangunan Trio Tata Air yang menjadi solusi efektif dalam mengatasi persoalan kerusakan kebun kelapa masyarakat.

"Maka kita mengharapkan kerusakan perkebunan kelapa yang besar itu dapat dibantu melalui pusat, karena selama ini perbaikan Trio Tata Air tidak mendapatkan nama nomenklatur yang tepat untuk usulan di pusat. Makanya, inilah yang diharapkan menjadi perhatian dan mengeluarkan kebijakan bagi penyelamatan perkebunan kelapa," harapnya, dilansir riauterkini.com.

Sedangkan mengenai anjloknya harga kelapa saat ini, ternyata terjadi di seluruh daerah penghasil kelapa, jadi bukan hanya di Kabupaten Inhil. Maka sebutnya, permasalahan ini juga menjadi pembahasan serius bersama di KOPEK dengan didukung oleh pemerintah melakukan berbagai terobosan.

Selama ini agenda penguatan kelapa nasional terus berjalan, baik secara nasional maupun internasional, apalagi melihat trend terus menguatnya kelapa secara global. Trend ini jelas terlihat dari berubahnya Asian and Pasific Coconut Community (APCC) menjadi International Coconut Community (ICC).

RRN/DAI