Puluhan massa dari Tim Penyelamt Aset Kenegerian Lipatkain (Tepak Lipatkain) Kabupaten Kampar melakukan aksi unjuk rasa ke Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Kamis (4/6/2015). (int
Tepak Lipatkain Tuntut Pengukuran HGU Perusahaan
Jumat, 05 Juni 2015|00:36:41 WIB
KAMPAR (RR) - Puluhan massa dari Tim Penyelamt Aset Kenegerian Lipatkain (Tepak Lipatkain) Kabupaten Kampar melakukan aksi unjuk rasa ke Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, mereka menuntut untuk dilakukan pengukuran ulang atas Hak Guna Usaha (HGU) PT Ganda Buanindo, Kamis (4/6/2015) semalam.
Koordinator lapangan, Rahmat menyampaikan bahwa PT Ganda Buanindo diketahui telah beroperasi dan telah memiliki kebun sawit ribuan hektar, yang terletak di Kenegerian Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.
"Namun tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tempatan, bahkan sebaliknya justru konflik yang berkepanjangan antara masyarakat kenegerian lipat kain dengan pihak Ganda Buanindo, yang semakin hari semakin runcing," tegasnya.
Untuk itu pihaknya menyampaikan lima tuntutan yaitu meminta Polda Riau untuk memerintahkan Polres Kampar segera menetapkan pengurus yayasan ninik mamak kenegerian Lipat Kain serta seluruh pihak yang terlibat didalamnya yang diduga telah memperkaya dirinya sendiri, untuk ditetapkan sebagai tersangka dan segera melakukan upaya paksa terhadap mereka.
"Kami meminta pihak terkait untuk dilakukan pengukuran ulang terhadap HGU PT Ganda Buanindo yang berada di Lipat Kain, karena kami menduga kebun milik Ganda Buanindo itu tidak sesuai lagi dengan HGU dan peruntukannya. Bila perlu dilakukan investigasi terhadap bagaimana pajak dan operasional pabrik kelapa sawit dan Amdalnya serta sistem pembuangan limbah kebun PT Ganda Buanindo di Lipat Kain," katanya.
Tuntuan lain adalah meminta PT Ganda Buanindo untuk menghentikan kerja sama dengan yayasan ninik mamak kenegeriaan Lipat Kain, karena diduga hanya untuk kepentingan pribadi saja dan meminta kapada bupati Kampar, untuk berperan aktif dalam rangka menyelesaikan sengketa yaitu persoalan yang apabila dibiarkan oleh pemerintah maka akan terjadi konflik besar yang tidak mungkin suatu hari nanti berkahir lebih buruk lagi.
"Kami juga meminta pihak DPRD Provinsi Riau serta Dinas Perkebunan dan BPN Provinsi Riau untuk berperan aktif dan memfasilitasi terselesaikannya konflik antara masyarakat adat kenegerian Lipat Kain ini dengan pihak PT Ganda Buanindo," urainya.
Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Disbun Provinsi Riau, Muhardi mengatakan pihaknya tidak bisa menindak lanjuti aspirasi itu jika tidak dilampirkan surat secara resmi dan berharap agar disampaikan secepatnya.
"Buat suratnya, dan tindak lanjutnya agar kami lanjutkan ke BPN dan instansi terkait lainnya. Karena berdasarkan catatan kami di Disbun, luas lahan yang dikelola sesuai begitu juga dengan HGU-nya sesuai. Tapi kalau ada surat resmi maka bisa saja dilakukan pengukuran ulang," katanya seperti dilansir tiraskita.com.
Aksi itu mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP Provinsi Riau. Namun hamir terjadi situasi yang memanas karena massa sebelumnya tidak diperbolehkan masuk ke kantor Disbun Riau. (sub/rr/tkc)
Berita Terkait
-
Kasek Diinstruksikan Terapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS
-
Dukung Operasional, Polres Meranti Terima 15 Unit Sepeda Motor Dari Polda Riau
-
Perkara Korupsi Dana Hibah, Ketua IGRA dan Empat Kepsek TK di Pelalawan Diadili
-
Bupati Ajak Masyarakat Perantauan Promosikan Inhil
-
Ternyata Diruangan Ini Ibu dan Anak Terjebak Api
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
