Warga Empat Desa di Pelalawan Blokir Jalan Akses PT Serikat Putra

Merasa bosan terus sekedar diberi janji, warga empat desa di Kecamatan Bandar Petalangan, Pelalawan memblokir jalan akses PT Serikat Putra.

PANGKALANKERINCI (RRN) - Warga empat desa di kecamatan Bandar Petalangan, melakukan aksi pemblokiran akses PT Serikat Putra, Selasa pagi (1/9/15). Aksi ini, dilakukan, sebagai bentuk protes terhadap perusahaan yang tidak merealisasikan kewajiban mereka sesuai dengan amanat Undang-undang.

Keempat desa yang melakukan aksi ini, adalah desa Lubuk Raja, Sialang Bungkuk, Rawang Empat dan Sialang Godang. Perwakilan empat masyarakat setempat melakukan, penutupan badan jalan dengan cara membuat timbunan tanah. Praktis, setiap mobil perusahaan tidak bisa melintasi jalan ini.

Tokoh masyarakat setempat, Yunus Syam kepada awak media  menyebutkan bahwa aksi ini, sebagai bentuk protes masyarakat terhadap tuntutan kepada perusahaan yang tidak kunjung direaliasasikan oleh perusahaan. Aksi pemblokiran jalan ini, menurutnya bakal berlanjut, sampai pihak perusahaan, merealisasikan tuntutan masyarakat.

Diantara tuntutan inti dari masyarakat kata Yunus, adalah pihak perusahaan didesak merealisasikan, kebun plasma sebagai kewajiban mereka sesuai dengan amanat undang-undang. "Sesuai dengan amanat undang-undang hak-hak masyarakat hingga sekarang belum direalisasikan, ini yang kami tuntut," tegas dia.

Selain itu imbuhnya, mayarakat meminta PT SP melakukan normaliasasi terhadap 47 anak sungai yang berada di areal HGU PT SP. Setakad ini, pihak perusahaan tambah Yunus belum melakukan upaya tersebut.

Tidak itu, saja, PT SP sambung Yunus tidak merealasikan CSR, padahal CSR ini merupakan kewajiban perusahaan, bahkan perusahaan ini, disinyalir beroperasi tidak memiliki Amdal."Tuntutan lainnya adalah, mendesak pihak perusahaan membebaskan lahan dari perkampungan desa empat kilo meter," paparnya.

Sebelum aksi ini, kata Yunus, masyarakat sudah menyampai tuntutan tertulis, kepada manajemen perusahaan yang di Jakarta, begitu juga ke berbagai instansi terkait. (feb/fn)