Rabu, 02 September 2015|14:07:15 WIB
RADAR BISNIS - Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya berjanji akan memotong setidaknya sepertiga dari 124 izin impor barang guna memangkas waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan. Pasalnya, semakin panjang proses izin impor semakin besar potensi dimanfaatkan oleh oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi.
"Ternyata ada 124 perizinan dari 20 Kementerian/Lembaga, itu kan tidak masuk akal. Kami ingin potong jadi sepertiganya, yang perlu-perlu saja karena kalau tidak semakin ribet, semakin jadi sumber pendapatan," kata Rizal di kantornya, Jakarta, Senin (31/8).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Industri (Menko Ekuin) ini mengungkapkan dahulu ada paradigma di kalangan birokrat untuk mempersulit proses perizinan.
"Dulu di kalangan birokrat ada lelucon gini, kalau bisa sulit kenapa dipermudah karena kemudian bisa diperas kan. Kita, kalau yang sulit kita bikin mudah," ujar Rizal.
Rizal mencontohkan, terdapat 44 perizinan di Kementerian Perindustrian. Untuk itu, Rizal telah meminta Kemenperin untuk memperingkas paling tidak sepertiganya.
Sebagai informasi, masalah perizininan berkontribusi pada lamanya tahapan pre-clearance di pelabuhan yang memakan waktu paling lama dari total 5,5 haridwelling time di pelabuhan Tanjung Priok, yaitu 3,6 hari diikuti custom clearance selama 0,6 hari, dan post-custom clearance selama 1,3 hari.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menargetkan lama dwelling time bisa dipercepat menjadi 4,7 hari dengan rincian, pre-custom clearance selama 2,7 hari, custom clearance selama 0,5 hari dan post-custom clearance selama 1,5 hari. (ags/fn)