Koreksi Jokowi, Prabowo Janji Naikkan Anggaran BPJS Kesehatan

Jakarta: Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid menyebut capres unggulannya akan menaikkan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan jika menang Pilpres 2019.

Kenaikan anggaran ini dilakukan salah satunya dengan cara mengalokasikan sebagian anggaran yang ada di kementerian lain, misalnya Kementerian Sosial agar BPJS tak mengalami defisit.

"Sumber dana bukan diambil dari anggaran kesehatan yang hanya lima persen. Tapi kita bisa ambil dari pos anggaran lain, termasuk salah satunya dari Kementerian Sosial," kata Gamal di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, seperti sitat CNN Indonesia, Kamis (14/3/2019).

Gamal pun menjabarkan salah satu faktor yang membuat BPJS ini mengalami defisit lantaran program ini hanya bergantung dari anggaran Kementerian Kesehatan yang jumlahnya pun tak begitu besar dari total anggaran di kementerian tersebut.

Tak hanya berhenti di peningkatan anggaran, Prabowo-Sandi juga kata dia akan lebih rutin mengkampanyekan hidup sehat kepada masyarakat. Kampanye hidup sehat ini dilakukan untuk menekan peningkatan pasien di rumah sakit.

Sistem ini juga bisa dibilang sebagai sistem preventif dan promotif dalam mengatasi permasalahan BPJS yang terjadi saat ini. Menurut Gamal, selama ini pemerintah hanya melakukan pendekatan kuratif (pengobatan) yang malah membuat BPJS defisit.

"Dampaknya pada pelayanan rumah sakit, karena BPJS tak bisa membayar klaim rumah sakit dan rumah sakit tak bisa membayar tenaga kesehatannya dan juga tak bisa membayar utang farmasi, itu dampaknya," kata dia.

Solusi lain, kata dia, adalah dengan meningkatkan kepesertaan BPJS. Saat ini, kata Gamal, peserta BPJS memang belum menyeluruh. Pasalnya di beberapa golongan masyarakat, BPJS dianggap tak sejalan dengan syariah atau kultur kebudayaan tertentu.

Maka kata dia, perlu ada integrasi nilai-nilai budaya dan agama dalam BPJS kesehatan ini.

"BPJS harus memfasilitasi semua budaya, dan semua agama, sehingga pada konteks untuk meningkatkan penerimaan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat," katanya.

Program Kesehatan Prabowo-Sandi

Selain BPJS, Gamal membeberkan program kesehatan yang menjadi fokus utama Prabowo-Sandi. Salah satu program itu adalah dengan menurunkan hingga menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum bisa diproduksi di dalam negeri.

"Menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah," kata Gamal.

Tak hanya menurunkan harga bea masuk yang akan berakibat pada murahnya berbagai alat kesehatan mewah ini, Gamal juga menyebut Prabowo-Sandi akan memperjuangkan kemandirian industri obat dan vaksin nasional secara bertahap.

"Ini untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat," ucap Gamal.

Tak hanya itu, Prabowo-Sandi juga akan memastikan ketersediaan obat dan Penggunaan Obat Rasional (POR) di fasilitas pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas.

Prabowo-Sandi, kata Gamal, akan memperkuat sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memperjuangkan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage), serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Pihaknya juga akan menghidupkan kembali program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi Posyandu (pos pelayanan terpadu), revitalisasi Posbindu (pos pembinaan terpadu), UKS (usaha kesehatan sekolah), Poskesdes (pos kesehatan desa) dan Poskestren (pos kesehatan pesantren).

Tak hanya soal pemberdayaan kesehatan, Prabowo-Sandi, kata Gamal juga akan memperbaiki kualitas gizi, air bersih, dan sanitasi masyarakat. Hal ini dilakukan demi mengatasi ancaman stunting.

Selain itu, Prabowo-Sandi juga akan memperkuat kelembagaan dan meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan ketahanan keluarga Indonesia dan mencapai bonus demografi.

"Selanjutnya akan memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk. Terakhir memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan," ucap Gamal.

RRN/CNNI