Bappenas Sebut Menteri Ekspor Tinggal Tunggu Waktu

Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan pembentukan kementerian yang mengurusi ekspor dan investasi tinggal menunggu waktu. Sebelumnya, wacana pembentukan kementerian ekspor dan investasi dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Investasi pekan ini ia menyatakan ingin ada menteri baru yang mengurusi masalah investasi dan ekspor. Keinginan muncul karena ia geram dengan kinerja ekspor dan investasi Indonesia yang sampai saat ini masih memble.

"(Realisasi kementerian ekspor dan investasi) itu tinggal menunggu waktu. Kami lihat dulu. Tentunya harus diperhatikan juga struktur kementerian yang ada sekarang tetapi intinya supaya kita (Indonesia) bisa benar-benar merespons dengan baik dinamika global," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang PS Brodjonegoro  di Jakarta, seperti sitat CNN Indonesia, Kamis (14/3/2019).

Sayangnya, Bambang tak merinci kapan pembentukan kementerian baru itu bisa terealisasi. Ia hanya mengungkapkan Presiden Jokowi menaruh perhatian pada laju pertumbuhan ekonomi yang sulit lebih cepat dari kisaran 5,1 hingga 5,2 persen.

Pertumbuhan salah satunya terbebani oleh kinerja ekspor dan investasi yang memble. Pasalnya, pertumbuhan ekspor masih lemah dan pertumbuhan investasi, yang masih di bawah ekspektasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor tahun lalu hanya tumbuh 6,48 persen, lebih rendah dari pertumbuhan impor yang mencapai 12,04 persen. Sementara, pertumbuhan investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 6,67 persen.

Padahal, pemerintah ingin laju pertumbuhan investasi bisa menembus dua digit agar bisa menopang perekonomian.

Kinerja ekspor dan investasi, lanjut Bambang, dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Dalam hal ini, ekspor dipengaruhi oleh permintaan negara lain sedangkan investasi juga membutuhkan penanaman modal asing.

"Jadi, beliau (Jokowi) ingin fokus segala sesuatu yang berhubungan dengan global market itu harus ditangani oleh satu institusi yang solid," ujar Bambang.

RRN/CNNI