Kubu Prabowo Nilai Kartu Prakerja Jokowi Tak Masuk Akal

Jakarta: Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean menilai kartu prakerja yang dijanjikan Presiden sekaligus capres nomor urut 01 Joko Widodo tak masuk akal.

Ferdinand menganggap tak masuk akal karena dengan kartu tersebut pengangguran atau orang yang belum mendapat kerja bakal menerima insentif dari pemerintah.

"Menurut saya menggaji pengangguran itu sangat tidak masuk akal," ujar Ferdinand seperti sitat CNNIndonesia.com, Senin (11/3/2019).

Menurut Ferdinand, janji Jokowi tersebut tidak rasional dan berlebihan jika melihat struktur APBN selama ini. Akan sulit jika nantinya pemerintah memasukkan program kartu prakerja bersama KIP kuliah dan kartu sembako murah ke dalam APBN.

"Itu di luar batas nalar berpikir melihat dari struktur APBN kita selama ini, yang mana itu berat. Untuk menggaji honorer saja APBN kita saja terbentur, bahkan sering terlambat," ujar Kepala Divisi dan Advokasi Hukum Partai Demokrat ini.

Ferdinand menilai, jika dibandingkan dengan honorer, maka kartu prakerja ini akan menimbulkan ketidakadilan. Ferdinand memberi contoh, jika orang-orang yang belum bekerja mendapat gaji Rp200-300 ribu, maka para honorer akan iri.

"Nah ini pengangguran mau digaji berapa? Kalau gaji sama, maka para honorer bisa minta berhenti saja. Kalau Rp200 ribu tentu ini menimbulkan ketidakadilan, karena honorer yang kerja mati-matian digaji Rp300 ribu, bedanya cuma Rp100 ribu," ucap Ferdinand.

"Nah kalau digaji Rp100 ribu, uang itu bisa digunakan untuk apa? Ini yang kita lihat, tinggal masyarakat menentukan apa program itu masuk akal untuk dilaksanakan atau hanya sekadar janji untuk menarik suara," kata dia.

Sebelumnya Jokowi menegaskan pemegang kartu prakerja akan mendapatkan honor dalam kurun waktu tertentu selama yang bersangkutan belum bekerja atau menganggur. Kartu prakerja merupakan bagian program baru Jokowi, selain kartu KIP Kuliah dan kartu sembako murah.

Jokowi tak menjelaskan berapa besaran honor yang bakal diterima oleh para pemegang kartu prakerja, begitu pun dengan mekanisme pengalokasian dananya.

Yang jelas kartu prakerja tersebut digunakan untuk mengikuti pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi masyarakat yang belum bekerja, yang berstatus sebagai pekerja, serta yang akan berganti pekerjaan.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G. Plate menyebut penganggaran untuk program kartu prakerja akan diupayakan agar masuk ke dalam APBN 2020.

"Apabila dibiayai melalui APBN, saya kira yang bisa kita lakukan 2020 bisa masuk. Jadi akan dibicarakan oleh DPR yang saat ini masih bekerja aktif, kan sampai Oktober. Jadi kami bisa mengawali persiapan itu untuk APBN 2020," kata Plate di kompleks parlemen, Rabu (6/3) lalu.

RRN/CNNI