Banyak Sengketa Lahan, Jokowi Minta Penataan Hutan Dipercepat

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan terjadi banyak sengketa lahan antara masyarakat dan pihak swasta pemilik hak konsesi lahan, terutama di kawasan Perhutani. Maka itu, jajarannya diminta mempercepat pendataan dan penataan manfaat tanah di kawasan hutan.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) Kebijakan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan, di Kantor Presiden, seperti sitat CNN Indonesia, Selasa (26/2).

Ketika melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu, Jokowi mengaku bertemu dengan masyarakat yang bercerita tentang sengketa lahan dan pihak swasta penerima hak konsesi lahan.

Menurut Jokowi, masyarakat tersebut terlibat sengketa lantaran kawasan kampung mereka masuk ke dalam konsesi lahan yang diberikan kepada pihak swasta.

"Ada swasta yang diberi hak konsesi, sehingga kampung ini masuk ke dalam konsesi itu dan menjadi sengketa, kan kalah nih (masyarakat) sengketa," kata Jokowi membuka rapat.

Selain di Bengkulu, Jokowi menyebut kejadian serupa juga masih terjadi di pulau Jawa. Menurut mantan wali kota Solo itu, kejadian tersebut banyak terjadi di kawasan Perhutani.

Jokowi menyebut ada masyarakat yang sulit melakukan pembangunan di kampungnya, seperti mengaspal jalan lantaran harus mengajukan izin.

"Misalnya jalannya tidak bisa diaspal karena setiap mau ngaspal harus izin terlebih dahulu. Hal-hal seperti ini saya kira harus cepat diselesaikan," ujarnya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta jajarannya untuk mempercepat pendataan dan penataan pemanfaatan tanah di kawasan hutan. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat atas lahan tersebut.

Kemudian, kata Jokowi, jajarannya juga harus melakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta agar proses tersebut tak berbelit-belit dan sederhana.

"Sehingga, keluhan-keluhan rakyat yang sampai ke kita bisa kita selesai kan secara cepat," kata Jokowi.

RRN/CNNI