Membaca Kemampuan PAM Jaya Ambil Alih Pengelolaan Air Jakarta

Jakarta: Mampu ataupun tidak, Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya harus bisa mengelola produksi air Jakarta dari hulu hingga hilir. Kalimat 'paksaan' ini disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menyusul wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan air.

"Harusnya dia (PAM Jaya) mampu (kelola air). Kalau tidak berarti Gubernur DKI salah menempatkan orang di situ. Mereka harus mampu," kata Bestari seperti sitat CNNIndonesia.com, Selasa (13/2/2019).

Ucapan Bestari bukan tanpa disertai optimisme. Hal ini ia sebutkan mengingat banyak sumber daya manusia (SDM) di PAM Jaya merupakan pekerja profesional di AETRA, satu dari dua perusahaan swasta pengelola air bersih.

"Dirut PAM Jaya asalnya dari Corcom AETRA saya kira dia paham untuk mengelola air. Kita berkeinginan sekali agar air bersih ada pada kontrol pemerintah daerah," ucap dia.

Pemerintah, kata dia, harus mengambil kontrol mengingat pelayanan air bersih kepada masyarakat tergolong kurang. Dari data yang dimiliki PAM Jaya, disebutkan pelayanan air pada 1998 hanya 44,5 persen warga yang terlayani pipa air bersih.

Kemudian pada 2017 baru 59,4 persen warga yang terlayani. Angka ini dianggap masih jauh dari target 82 persen yang harus dipenuhi di akhir kontrak tahun 2023.

Selain itu, data PAM Jaya masih menyebutkan bahwa tingkat kebocoran air di Jakarta mencapai 44,3 persen. Angka-angka ini, kata Bestari jelas merugikan masyarakat.

"MoU antara PAM Jaya, Aetra dan Palyja hasilnya tidak maksimal. Menurut saya ini wanprestasi. Sekarang jika menunggu sampai selesai 2023 masak masyarakat harus menunggu?" kata Bestari.

Belakangan, Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum Jakarta melakukan pengambilalihan secara perdata yang dimaksudkan melakukan negosiasi dengan Aetra dan Palyja. Di samping itu muncul pula opsi mengakuisisi semua saham yang dimiliki Aetra dan Palyja.

"Jadi itu harus dihitung benar di-appraisal baru bisa kita buy back. Harus diperhatikan benar semuanya perhitungan asetnya," kata Bestari.

Semua opsi dikaji

Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum Tatak Ujiyati menyatakan pihaknya masih melakukan sejumlah kajian untuk menjalankan sejumlah opsi. Salah satu opsi yang disebut-sebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah sistem pembelian saham atau pemutusan kerja langsung kepada AETRA dan Palyja.

"Yang dibeli itu yang sedang mengelola sekarang yakni Palyja dan Aetra. Nanti semua aset dialihkan kepada PAM Jaya," kata Tatak.

Adapun opsi pembelian saham keseluruhan akan memungkinkan PAM Jaya mengambil alih seluruh tenaga profesional yang dimiliki Aetra dan Palyja. Selanjutnya proses pengelolaan air minum akan berjalan seperti biasa atas kepemilikan PAM Jaya.

"Kaya kita mau beli perusahaan pada umumnya. Itu semua berpindah ke pemilik baru yaitu PAM Jaya dan tetap mereka yang ngerjain," kata Tatak.

Sementara persediaan air baku disebut-sebut permasalahan lain dari minimnya penyediaan air bersih di Ibu Kota. Tatak mengungkapkan sekitar 80 persen air baku yang dikelola Aetra dan Palyja berasal dari Jatiluhur yang dialirkan lewat Kalimalang.

"Kemudian lain-lain itu ada dari Tangerang, dari sungai yang diambil dari Jakarta tapi tidak signifikan jumlahnya," ujar Tatak.

Lantaran mengambil air dari Jatiluhur, maka tanggung jawab terkait air baku disebut Tatak ialah wewenang dari Pusat Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur sebagai pengelola. "Jadi yang menyatakan kandungan e-coli itu rendah sebagainya ya mereka bukan kita," kata Tatak.

RRN/CNNI